Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
PDIP
Wasekjen PDI Perjuangan: Lembaga Survei Jangan Nihilkan Sosok Jokowi
Monday 21 Oct 2013 12:31:20
 

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi hasil survey Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Adjie Alfaraby, bahwa tingginya elektabilitas Jokowi bukanlah jaminan dirinya diusung menjadi calon Presiden di 2014. Berdasarkan survei terbaru LSI itu, peluang PDI Perjuangan menjadikan Jokowi sebagai Capres sangat kecil dan condong hanya sebagai Cappres wacana belaka.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto meminta Lembaga survei tidak menihilkan sosok Joko Widodo (Jokowi) dalam penelitian tentang bakal calon Presiden di 2014. Menurutnya, seluruh lembaga survei harus melakukan penelitian dengan jujur dan adil untuk merespons persepsi publik dan tidak hanya memenuhi permintaan pihak tertentu.

"Harusnya merespons persepsi publik, jangan nihilkan Jokowi" kata Hasto, di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Menteng, Jakarta, Senin (21/10).

Bagi Hasto, ada kesan yang janggal bila nama Jokowi tak masuk dalam survei calon presiden saat ini. Pasalnya, elektabilitas Jokowi sangat tinggi dan dipersepsikan positif oleh masyarakat, bahkan mampu bersaing dengan tokoh-tokoh nasional yang terbilang lebih senior.

Meski begitu, Hasto enggan memberi pernyataan yang mendahului keputusan Megawati. Karena Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Jakarta, pada September lalu, merekomendasikan kepada Megawati agar pasangan calon Presiden dan calon wakil Presiden disampaikan pada momentum yang tepat sesuai dengan dinamika politik nasional, kesiapan jajaran internal partai, dan kepentingan ideologis partai.

"Apa yang tertangkap oleh rakyat? Ketika survei enggak memasukkan nama lain (Jokowi) maka motif politiknya jelas," pungkas Hasto.

Sebelumnya, (LSI) Adjie menjelaskan, kecilnya peluang Jokowi menjadi Capres dikarenakan mantan Walikota Solo itu bukan termasuk pimpinan di struktural PDI Perjuangan. Berdasarkan pengalaman di pemilu 2004 dan 2009, partai politik cenderung terbiasa mengusung ketua umum, atau pengurus struktural sebagai capresnya.

"Jokowi hanya menjadi capres wacana. Jokowi bukan pemimpin struktural partai yang nasib pencapresannya tergantung pada kebaikan orang (Megawati) atau koalisi partai lain di luar PDIP," kata Adjie.

Sebagai alternatifnya, Jokowi hanya memiliki peluang besar untuk diusung sebagai calon wakil Presiden. Dengan elektabilitas yang di atas rata-rata, sosok Jokowi dianggap mampu mendongkrak perolehan suara capres yang didampinginya.(bhc/put)



 
   Berita Terkait > PDIP
 
  Deddy Sitorus PDIP Mengajak Mengundurkan Diri secara Massal, Waduh
  Pengamat: Megawati Tak Gentar, Anggap Kasus Hasto Kristiyanto Cuma Angin Sepoi-sepoi, Bukan Badai
  Ada yang Ingin Dongkel Megawati dari Kursi Ketua Umum saat Kongres 2025, PDIP: Sudah Ada Tanda-tanda
  Megawati: Saya Bilang ke Anak Buah Gak Usah Takut, Kalau Ditangkap, Saya Datang
  Hasto Tegaskan Jokowi dan Keluarga Tidak Lagi Bagian dari PDIP
 
ads1

  Berita Utama
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel

Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai

PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus

Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel

Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai

PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus

Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot

Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2