Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    

Tolak Kasasi Jaksa, MA Bebaskan Bupati Jember
Monday 31 Oct 2011 14:51:24
 

Bupati Jember, Jawa Timur, Muhammad Zainal Abidin Djalal (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski terus menuai kritik, Mahkamah Agung (MA) terus memutus bebas para terdakwa korupsi. Kali ini, putusan bebas diterima Bupati Jember, Jawa Timur, Muhammad Zainal Abidin Djalal.

Bupati Jember ini terseret kasus dugaan korupsi mesin daur ulang aspal pada 2004. Saat itu masih menjabat sebagai Kadis PU Pemprov Jatim. “Tidak menerima kasasi Jaksa,” kata Ketua Majelis Hakim, Djoko Sarwoko dalam putusan yang dilansir situs resmi MA, Senin, (31/10/2011).

Dalam putusan yang juga dibuat oleh hakim Sophian Martabaya dan M. Askin pada 16 sept 2011 ini, hakim agung menilai alasan kasasi jaksa tidak dapat dibenarkan karena judex factie tidak salah menerapkan hukum. Dan jaksa tidak dapat membuktikan bahwa putusan PN Surabaya bukan merupakan putusan bebas murni. “Pertimbangan dan putusan PN Surabaya telah tepat dan benar, unsur dakwaan tidak terpenuhi,” terang Djoko.

Selain itu, majelis hakim juga menilai memori kasasi jaksa hanyalah pengulangan fakta persidangan yang telah tepat dipertimbangkan secara tepat dan benar. MA berdasarkan wewenang pengawasannya tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh PN Surabaya dengan telah melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima.

Seperti diketahui, di PN Surabaya, Djalal divonis bebas oleh majelis hakim dalam perkara dugaan korupsi Dinas Pekerjaan Umum Jawa Timur tahun anggaran 2004. Pada 2004 tersebut, Djalal menjadi Kepala Dinas PU Jatim.

Di PN Surabaya, jaksa menuntut Djalal dengan hukuman tiga tahun penjara, karena dinilai telah menyalahgunakan wewenang dalam proses penunjukan langsung pengadaan mesin daur ulang aspal yang merugikan negara Rp 459 juta. Jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan ditolaknya kasasi itu oleh MA, maka Djalal dinyatakan bebas. (snc/wmr)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Digandeng Polri, Ribuan Ojol Deklarasi Jadi Mitra Jaga Kamtibmas di Monas

Purbaya Curiga Ada Rp 285,6 T Uang Pemerintah Pusat di Simpanan Berjangka

Kontingen Atlet Senam Israel Tak Diizinkan Masuk ke Indonesia, Ini Penjelasan Menko Yusril

Aliansi Masyarakat Simalungun Tolak Soal Klaim Tanah Adat dan Mendesak Konsistensi Pemerintah

 

ads2

  Berita Terkini
 
Digandeng Polri, Ribuan Ojol Deklarasi Jadi Mitra Jaga Kamtibmas di Monas

Ratusan Siswa di Yogakarta Keracunan MBG, Wali Kota Hasto Telepon Kepala BGN

Kepengurusan Partai Ummat Kubu Amien Rais 'Digugat' Para Kader Sendiri

Drama Hukum Tak Berujung, Putusan Final MA Ternyata Dapat Ditambah

KPK Sarankan Mahfud Buat Laporan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2