JAKARTA, Berita HUKUM - Ketidakmampuan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan khususnya beras, yang kemudian diikuti dengan revisi target produksi dapat dipahami sebagai sebuah strategi atau upaya berkelit dari kegagalan pencapaian target yang telah janjikan.

Namun demikian, menurut Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), revisi target dengan alasan yang janggal memperlihatkan wajah asli pemerintah. "Swasembada pangan mengarah pada kegagalan", ujar Manajer Advokasi KRKP Said Abdullah, Senin (10/9) di Bogor, Jawa Barat.

KRKP memaparkan, pemerintah menargetkan produksi padi pada tahun 2012 sebanyak 74 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 41,4 juta ton beras. Tahun 2013 sebesar 77,7 juta ton GKG (setara 43,51 juta ton beras), dan 2014 sebesar 81,6 juta ton GKG (setara 45,6 juta ton beras). Karena ada indikasi target tidak bisa dicapai, kemudian pemerintah merevisi target produksi padi 2012 menjadi 67,824 juta ton GKG (setara 37,98 juta ton beras) pada 2012. Tahun 2013 sebesar 72,063 juta ton GKG (setara 40,35 juta ton beras), dan pada 2014 sebesar 76,567 juta ton GKG (setara 42,87 juta ton beras).

Said mengatakan, kegagalan juga dapat dilihat dari kecenderungan produksi. Jika dilihat persentase peningkatan produksi selama kurun 2010-2014, yaitu masing-masing 3.06 persen, 5,5 persen, 6,75 persen, dan 3,35 persen. Angka tersebut cenderung fluktuatif dan melandai.

"Alasan yang dikemukakan pemerintah bahwa revisi target ini karena perubahan konsumsi per kapita per tahun yang diprediksi menurun 1,5 persen setiap tahun dari 139,5 kilogram per kapita per tahun pada 2010 menjadi 130,99 kilogram per kapita pada 2014 dirasa menjadi kurang tepat. Pertanyaannya, apakah benar penurunan konsumsi beras mencapai angka itu?" tutur Said.

Kalaupun benar terjadi penurunan, menurut dia, semestinya sejak awal penetapan target didasarkan pada asumsi ini. Asumsi ini harus dihitung dalam penyusunan target pada awal, sehingga target yang ditetapkan benar-benar terukur. "Jangan kemudian ketika target ditetapkan asumsi ini muncul di belakang hari dan menjadi alasan revisi. Revisi ini menjadi lebih kental nuansa politisnya untuk menghindari cap gagal", katanya, seperti yang dikutip dari kompas.com, pada Senin (10/9).

Revisi dengan alasan yang janggal itu, menurut Said, menampakkan wajah asli pemerintah. Pemerintah tidak cukup serius mengurus pangan.(kmp/bhc/rby)