JAKARTA, Berita HUKUM - Sektor pendidikan ternyata tak tersentuh anggaran penanggulangan Covid-19. Dalam alokasi anggaran Covid-19 hanya sektor kesehatan dan ekonomi yang disentuh. Padahal, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan, sektor pendidikan sangat menyentuh kebutuhan masyarakat.

Dari Rp 405,1 triliun anggaran penanggulangan Covid-19, tak ada alokasi untuk sektor pendidikan. Padahal, sektor pendidikan mendapat perhatian khusus dalam konstitusi. "Kalau bisa penanganan Covid-19 itu tidak hanya terkonsentrasi pada ekonomi dan kesehatan, tapi juga pendidikan," kata Fikri usai mengikuti Pidato Presiden menyambut HUT ke-75 RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Anggaran sebesar Rp 405,1 triliun itu didistribusikan untuk kesehatan Rp 75 triliun, perlindungan sosial Rp 110 triliun, dunia usaha dan industri Rp 150 triliun, dan relaksasi pajak Rp 70,1 triliun. Sementara untuk mengatasi problema pendidikan selama masa pandemi diserahkan sepenuhnya kepada anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang hanya Rp 70 triliun. Anggaran sebesar itu pasti tidak cukup untuk mengatasi problematika pendidikan.

Menurut politisi PKS ini, anggaran Covid-19 itu sempat dinaikkan menjadi Rp 667 triliun dan kemudian naik lagi hingga menyentuh angka Rp 900 triliun. Sektor pendidikan lagi-lagi tak tersentuh. Padahal, di sektor pendidikan ada sekitar 65 juta siswa dan mahasiswa yang mengalami kesulitan akses pendidikan selama pandemi.

"Jumlah siswa, mahasiswa, dan para orangtuanya merupakan jumlah yang riil di sektor pendidikan. Keluhan mereka adalah keluhan publik dan masyarakat Indonesia. Padahal, tidak ada alokasi anggarannya. Diserahkan sepenuhnya kepada Kemendikbud. Kemarin Kemendikbud sendiri anggarannya Rp 76 triliun, kemudian karena ada Covid-19 di-refocusing dan dikurangi jadi Rp 70 triliun. Anggaran sebesar itu untuk menghadapi problematika sekarang tidak mampu," ungkap legislator dapil Jawa Tengah IX itu.(DPR/bh/sya)