JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan penyelesaian hasil Pemilukada Kabupaten Puncak kembali digelar MK pada Jumat (15/3). Sidang perkara Nomor 18/PUU-X/2013 ini mengagendakan pembuktian diketuai oleh Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar.

Dalam sidang tersebut, dikarenakan Pemohon tidak bisa menghadirkan penerjemah dari bahasa Dhani, maka Majelis Hakim yang juga terdiri dari Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva dan Muhammad Alim mendengarkan saksi Termohon. Sebelumnya Ketua KPU Kabupaten Puncak Yorin Tabuni menjelaskan adanya pergantian Ketua PPD sebelum pencoblosan di tiga distrik.

“Kami mendapat surat dari pihak ketiga untuk mengganti ketua PPD dikarenakan kondisi daerah,” ujarnya.

Saksi Termohon, Abinis Murib memaparkan mengenai pemungutan suara menggunakan sistem noken di Distrik Pogoma. Dituturkan Abinis, dari 13.000 surat suara, semuanya sah dan dicoblos. “Jumlah suara yang diperoleh: Nomor 1 sebanyak 730 suara, nomor 2 sebanyak 93 suara, nomor 3 sebanyak 6.172 suara, nomor 4 sebanyak nol suara, nomor 5 sebanyak 4.651 suara, serta nomor 6 sebanyak 2.351 suara. Semuanya dicoblos, bahkan surat suara cadangan karena pakai sistem noken,” urainya.

Sementara itu, Saksi Termohon lainnya, Tonius Dewelek membantah dalil Pemohon mengenai adanya Formulir DA1-KWK.KPU yang tidak asli di Distrik Pogoma. Menurutnya, formulir DA1-KWK.KPU adalah asli dan sama dengan yang ada di PPS. “Tidak berubah. Tidak ada protes dari saksi pemohon,” paparnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Tenus Murib. Tenus mengungkapkan tidak ada protes dan pemungutan serta penghitungan suara berlangsung lancar. “Kami (Panwas, red.) sama-sama dengan KPPS, PPD, sama saksi, semua kami hadir.Apa yang dikerjakan PPD Distrik Pogoma juga benar dan sesuai dengan rekapan,” jelasnya.

Sedangkan dalil mengenai intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait dibantah oleh saksinya, Nathaniel Tabuni. Menurut Tabuni, tidak ada intimidasi yang dilakukan Pihak Terkait. Tak hanya itu, Nathaniel juga membantah dalil adanya penyalahgunaan sistem noken oleh Pihak Terkait.

“Memang ada satu saksi yang ada protes, tapi kembali kasih kesempatan dari PPD kasih kesempatan 5 menit mereka sudah sepakat kembali berdiri dan kasih suara. Jadi itu 10 kampung itu semua PPD distrik kasih keluarkan papan nama di depan masyarakat,” ungkapnya.

Sidang berikutnya akan digelar pada Selasa, 19 Maret 2013. Dalam permohonan dengan Nomor 18/PHPU.D-XI/2013 ini dimohonkan oleh pasangan calon nomor urut 5 Elvis Tabuni-T.E. A Hery Dosinaen, pemohon menyatakan adanya pelanggaran yang terstruktur, masif dan tersistematis yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Puncak. Tak hanya itu, pemohon berkeberatan dengan adanya Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak dengan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Puncak Terpilih Tahun 2013 tanggal 25 Februari 2013. Pemohon mendalilkan KPU Kabupaten Puncak, Papua sebagai Termohon memanuipulasi suara yang masuk di dua distrik, yakni Distrik Pogoma dan Distrik Ilaga. Menurut Agustinus, pada saat pleno rekapitulasi, Termohon memakai Formulir DA dan DA1 yang tidak benar dan melakukan kecurangan.(la/mk/bhc/rby)