JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL)-Lemhannas menyatakan, prihatin atas kasus praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Sebagai wadah berhimpunnya para Alumni pendidikan Lemhannas, Ikatan Keluarga Alumni (IKAL) menyatakan keprihatinan yang mendalam atas kejahatan tersebut," kata Ketua Umum PP IKAL-Lemhanmas, Purnomo Yusgiantoro dalam konferensi pers pernyataan sikap DPP IKAL-Lemhannas, di Komplek Lemhannas RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam keprihatinan tersebut, IKAL-Lemhannas mendorong pengungkapan perkara secara menyeluruh, dari latar belakang dan pihak yang bertanggung jawab hingga dampak serta langkah penyelesaiannya. Hasil pemeriksaan diharapkan menjadi dasar penegakan hukum dan perbaikan sistem agar kejadian serupa tidak terulang.
"IKAL-Lemhannas mendorong untuk membongkar motif dan tujuan di balik praktik penyadapan ilegal tersebut guna memastikan tidak ada kepentingan terselubung yang merugikan keamanan negara," ujar Purnomo.
Purnomo mengatakan, kasus praktik penyadapan ilegal terhadap kepala negara adalah persoalan yang bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan juga kejahatan kekuasaan, serta ancaman terhadap keamanan negara, stabilitas nasional, kewibawaan pejabat negara, dan kedaulatan bangsa serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
"Apabila terbukti adanya penyalahgunaan wewenang serta fasilitas negara, jelas ini merupakan tindak kejahatan serius terhadap hukum dan amanah jabatan," imbuhnya.
"Setiap dugaan harus diperiksa berdasarkan bukti, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah serta hak setiap pihak memperoleh proses hukum yang adil," kongkritnya.
Lebih dalam, Purnomo menegaskan, akan mencabut status keanggotaan bagi alumni yang terbukti bersalah terlibat dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
"Apabila terdapat anggota IKAL-Lemhannas yang terlibat dan dinyatakan melanggar hukum secara tetap inkrah, maka akan dicabut status keanggotaannya. Ini sudah merupakan ketetapan DPP IKAL," tegas Purnomo.
Lebih lanjut Purnomo menyampaikan, pentingnya pembenahan dan pengawasan ketat terhadap penggunaan teknologi penyadapan milik negara.
"Penyadapan wajib mengacu pada prosedur hukum, hak asasi manusia, dan kepastian hukum agar tidak disalahgunakan oleh oknum pejabat atau mantan pejabat demi kepentingan pribadi maupun kelompok," tuntasnya.
Sekedar info, Polri telah menetapkan empat Jenderal sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik serta pengusaha.
Daftar tersangka penyadapan ilegal:
1. Mantan Kapolri dan Kepala KSP, Jenderal Listyo Sigit Prabowo
2. Kadivkum Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution
3. Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Eko Hadi Santoso
4. Mantan Kadiv TIK Polri, Irjen Slamet Uliandi
Para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan.(bh/amp) |
