JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat RI menghadiri undangan pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta seluruh pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/3). Dalam pertemuan itu, Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi empat Wakil Ketua DPR, yakni Fahri Hamzah, Fadli Zon, Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto.

"Dalam pertemuan tadi, membahas masalah kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi, khususnya pemerataan (ekonomi, red). Kita tahu bahwa Bank Dunia membuat laporan terkait ketimpangan yang luar biasa di masyarakat Indonesia, meskipun angka gini koefisien masih di kisaran 0,4, tetapi kalau kita breakdown, misalnya dalam kepemilikan lahan, itu bisa mencapai 0,74," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon, usai pertemuan.

Hal itu menandakan, tambah Politisi F-Gerindra itu, bahwa kekayaan Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir orang. Sehingga dalam pertemuan itu dibahas terkait rencana Pemerintah untuk melakukan reforma agraria dan redistribusi aset.

"Saya kira tadi juga Presiden menyebut new economic policy dan affirmative action. Saya kira ini bagus sekali kalau Presiden mau melaksanakan new economic policy, seperti yang terjadi di Malaysia. Malaysia relatif cukup berhasil. Kalau ini akan dilakukan, kita dukung. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar wacana," jelas Fadli.

Fadli menambahkan, reforma agraria itu akan dilaksanakan dengan membagikan lahan seluas 12,7 juta hektar yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, dan 9 juta hektar lahan yang ada di Buku Badan Pertahanan Nasional (BPN).

"Berarti hampir sekitar 20 juta hektar tanah yang akan dibagi kepada rakyat. Benar atau tidak ini, jangan sampai sekedar wacana. Kalau benar, tentu kita dukung. Karena land distribution dan reforma agraria ini sangat penting. Permasalahannya, ini jangan hanya sekedar di angka dan rencana," harap politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memaparkan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang pada 2016 lalu telah mencapai 5,05 persen. "Pertumbuhan ekonomi kita pada 2016 alhamdullilah mencapai 5,05 persen. Ini patut disyukuri karena pada 2015 lalu hanya mencapai 4,88 persen," jelas Presiden.

Kendati pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sangat baik jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia, namun menurut Presiden, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Selain Pimpinan DPR hadir pula dalam pertemuan ini, Pimpinan MPR dan Pimpinan DPD, Pimpinan MK, MA dan Komisi Yudisial,(sf/DPR/bh/sya)