JAKARTA, Berita HUKUM - Pernyataan tidak berdasar Menteri ESDM Sudirman Said di media nasional yang mendiskreditkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuai kecaman dari para kader Partai Demokrat. Sebab pernyataan “asal bunyi” tersebut bersifat kontraproduktif dan hanya menimbulkan kegaduhan.

‘’Karena tidak berdasar dan terkesan menyalahkan pemerintah sebelumnya,’’ demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI yang juga Anggota Fraksi Partai Demokrat Ir. H. Marwan Cik Asan.

Menurut Marwan, pemerintah seharusnya fokus pada kinerja departemen dan menghindari penyampaian statemen-statemen yang menimbulkan suasana tidak kondusif.

“Keadaan sedang tidak baik. Ekonomi nasional terpuruk, pertumbuhan hanya 4.7 persen, dolar mencapai angka Rp 13.000 dan persoalan lain nyata di depan mata. Bangsa ini butuh soliditas untuk menghadapinya. Dan pemerintah harus menjaga soliditas itu paling tidak, dengan cara menghindari hal-hal yang menimbulkan kontroversi,’’ Marwan melanjutkan.

Marwan juga mengingatkan, suasana ekonomi global juga sedang kurang mendukung. Sehingga para menteri kabinet kerja harus lebih fokus melihat ke depan menentukan langkah tepat dalam membantu Presiden Jokowi untuk memperbaiki perekonomi nasional yang terpuruk dalam 6 bulan terakhir ini.

‘’Hentikan kecenderungan mencari-cari kesalahan Pemerintahan Pak SBY. Fokus kerja, dan jaga suasana kondusif. Pernyataan negatif dan menyerang hanya akan membuat kegaduhan politik yang pada akhirnya membuat kita kehilangan fokus memperbaiki ekonomi. Kasihan rakyat yang semakin menderita karena pendapatan turun, sementara harga sembako semakin tinggi,’’ Marwan memungkasi.

Sementara, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR-RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau akrab disapa Ibas menyampaikan reaksi keras kepada Menteri ESDM Sudirman Said soal upaya pembubaran PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) dan peran Pemerintahan SBY.

“Yang dinyatakan Pak Sudirman Said adalah sebuah kebohongan besar dan tidak benar! Janganlah Pak Menteri menjadi zalim dengan memberikan informasi yang menyesatkan ini!” Ibas menegaskan di Jakarta, Selasa (19/5).

Menurut Ibas pernyataan Menteri ESDM sudah mengarah kepada fitnah dan pencemaran nama baik.

“Jika ingin melakukan perbaikan lakukanlah perbaikan, tanpa harus menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Janganlah bersikap seperti ‘pahlawan kesiangan’ yang seolah-olah sudah melakukan banyak, apalagi menuding pemerintahan yang sebelumnya sudah jelas sangat konsisten memberantas mafia migas,” Ibas menambahkan.

Ibas khawatir ada pihak yang membenturkan Presiden Jokowi dan Pak SBY dalam kasus ini. “Janganlah Pak Menteri berusaha menjilat Presiden Jokowi dan mengadu domba dengan Pak SBY. Itu merupakan perbuatan kejam Pak Menteri,” ujar Sekjen Partai Demokrat periode 2010-2015 ini.

Menurut anggota Komisi 10 DPR RI ini, pemerintah dan jajaran terkait perlu segera mengklarifikasi agar publik mendapatkan pemahaman yang jelas.

“Kita menuntut klarifikasi statement atas tuduhan tersebut dan sangat menyayangkan seorang pejabat publik yang menyatakan statement tanpa dasar fakta yang jelas serta mengarah pada fitnah dan pencemaran nama baik,” Ibas menjelaskan.

Ibas menguraikan, justru di era pemerintahan Presiden SBY-lah yang mendorong upaya-upaya perbaikan kinerja BUMN. Juga upaya pemberantasan mafia seperti satgas anti mafia hukum, dan diikuti pembentukaan satgas anti mafia migas di era Presiden Jokowi.

“Saat menjabat, Pak SBY tidak pernah mengintervensi kinerja BUMN termasuk bisnis-bisnisnya. Beliau sangat taat aturan dan selalu pro-aktif dan responsif terhadap upaya-upaya pemberantasan mafia hukum, termasuk beliau sangat mendukung pembentukan dan kinerja satgas anti mafia migas,” wakil rakyat asal dapil 7 Jatim ini mengakhiri pernyataannya. (ebyteam/dik/demokrat/bh/sya)