Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Amerika Serikat
Legislator Minta RI Waspadai AS Bangun Pangkalan di Papua Nugini
2018-12-04 10:46:42
 

Ilustrasi. Pangkalan angkatan laut.(Foto: RT_com)
 
TURKI, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Jerry Sambuaga angkat suara terkait dengan rencana kerja sama Amerika Serikat (AS) dan Australia membangun pangkalan Angkatan Laut baru di Papua Nugini. Jerry meminta Pemerintah Indonesia mewaspadai militerisasi di kawasan Asia Pasifik seperti direncanakan AS tersebut.

Sebelumnya, Wakil Presiden AS Mike Pence berkunjungan ke Papua Nugini, Sabtu (17/11) lalu. Mike Pence menyebut pembangunan pangkalan angkatan laut itu untuk melindungi kedaulatan dan hak-hak maritim negara di wilayah Pasifik. Namun, Jerry menilai, upaya AS itu perlu dikaji secara mendalam.

"Kami pikir, ini aksi yang akan mempengaruhi dan mengganggu stabilitas politik kawasan Pasifik dan di Asia Tenggara. Papua Nugini ini kan perbatasan dengan Indonesia, apapun itu secara geopolitik politik banyak mempengaruhi Indonesia," kata Jerry di sela-sela pertemuan Asian Parliamentary Assembly (APA) di Istanbul, Turki, Jumat (30/11).

Menurut legislator Partai Golkar itu, tidak boleh dilakukan apapun di kawasan itu, termasuk demiliterisasi kawasan tersebut. Karena menurutnya, kawasan itu menjadi kawasan netral. Jika itu bisa dilakukan, akan sesuai sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas dari tekanan dan intervensi dari negara manapun.

"Jika ada negara yang ingin membangun pangkalan udara di negara militer di wilayah berdaulat. Maka itu bisa mengganggu negara di kawasan itu. Itu sedikit banyak mempengaruhi stabilitas politik di sekitar kawasan tersebut, termasuk Indonesia. Bagi saya, sebaiknya itu dikaji kembali agar itu tak dijadikan komoditas politis," ungkap Jerry.

Untuk itu, lanjut legislator dapil Sulawesi Utara itu, pemerintah perlu melihat secara komprehensif untuk mengkaji seberapa penting dan urgennya AS melakukan itu. Karena diketahui pula, fokus AS menurutnya memang banyak di kawasan Timur Tengah.(eps/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Amerika Serikat
 
  DPR AS Lakukan Pemungutan Suara untuk Makzulkan Biden
  Amerika Serikat Lacak 'Balon Pengintai' yang Diduga Milik China - Terbang di Mana Saja Balon Itu?
  Joe Biden akan Mengundang Para Pemimpin Indo-Pasifik ke Gedung Putih
  AS Uji Rudal Hipersonik Mach 5, Lima Kali Kecepatan Suara
  Sensus 2020: Masa Depan Populasi AS Bercorak Hispanik
 
ads1

  Berita Utama
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2