Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
PDIP
Ketua PDI-P Megawati: Tidak Setuju Politik Dinasti Saat ini Gila Projek
Monday 21 Oct 2013 17:55:09
 

Ketua Umum Pertai Demokrasi Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Pertai Demokrasi Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan politik Dinasti sah-sah saja asalkan orang yang mumpuni di bidang politik, dan bukan semata untuk mengejar projek keluarga.

Permintaan itu boleh, kita tidak bisa kita bersikap negatif thinking', Megawati mencontohkan seperti dari keluarga Kenedy di Amerika, dilihat kakak pertama Kenedy dari Patrik Kenedy, dia seharusnya yang direkrut sebagai pemimpin, namun dia ikut perang dan dia meninggal, Selanjutnya diberikan kesempatan pada Jhon F Kenedy dan beliau menjadi Presiden paling bagus di zamannya pada saat itu masalah rasial masih sangat kental di AS.

"Kalau tanpa Jhon F Kenedy, Obama bisa jadi tidak di menangkan oleh Demokart saat ini," ujar Megawati, di rest area 24 tol Cikupa Tengerang Banten, saat mengelar jumpa pers selepas mengunjungi PT KMK, Senin (21/10).

Dijelaskan Megawati lebih lanjut bahwa, Robert Kenedy jr juga pernah menjabat sebagai Jaksa Agung AS dan karena dia punya ektabilitas dan satabiltas yang cakap dia memimpin, namun jangan dilihat Dinastinya, tapi dilihat latar belakang keluarga itu, apakah sudah mumpuni ikut terjun dalam dunia Politik, ujar Megawati, atau biasa disapa dengan panggilan "Mbak Mega" kembali.

"Kalau saat ini saya tidak setuju politik Dinasti, karena saat ini yang dibicarakan kalau projek-projek sampai berapa banyak, saya tidak setuju dengan sekarang ini, sudah seperti jejaring," ujar mantan Presiden Indonesia ke 5 kelahiran Yogyakarta ini.

Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, bahwa caleg PDI-P sangat jelas kapasitas personalnya dan dalam PDI-P, suami serta istri tidak bisa dicalonkan dalam satu dapil yang sama.(bhc/put)



 
   Berita Terkait > PDIP
 
  Deddy Sitorus PDIP Mengajak Mengundurkan Diri secara Massal, Waduh
  Pengamat: Megawati Tak Gentar, Anggap Kasus Hasto Kristiyanto Cuma Angin Sepoi-sepoi, Bukan Badai
  Ada yang Ingin Dongkel Megawati dari Kursi Ketua Umum saat Kongres 2025, PDIP: Sudah Ada Tanda-tanda
  Megawati: Saya Bilang ke Anak Buah Gak Usah Takut, Kalau Ditangkap, Saya Datang
  Hasto Tegaskan Jokowi dan Keluarga Tidak Lagi Bagian dari PDIP
 
ads1

  Berita Utama
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel

Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai

PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus

Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel

Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai

PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus

Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot

Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2