Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
PDIP
Ketua PDI-P Megawati: Tidak Setuju Politik Dinasti Saat ini Gila Projek
Monday 21 Oct 2013 17:55:09
 

Ketua Umum Pertai Demokrasi Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Pertai Demokrasi Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan politik Dinasti sah-sah saja asalkan orang yang mumpuni di bidang politik, dan bukan semata untuk mengejar projek keluarga.

Permintaan itu boleh, kita tidak bisa kita bersikap negatif thinking', Megawati mencontohkan seperti dari keluarga Kenedy di Amerika, dilihat kakak pertama Kenedy dari Patrik Kenedy, dia seharusnya yang direkrut sebagai pemimpin, namun dia ikut perang dan dia meninggal, Selanjutnya diberikan kesempatan pada Jhon F Kenedy dan beliau menjadi Presiden paling bagus di zamannya pada saat itu masalah rasial masih sangat kental di AS.

"Kalau tanpa Jhon F Kenedy, Obama bisa jadi tidak di menangkan oleh Demokart saat ini," ujar Megawati, di rest area 24 tol Cikupa Tengerang Banten, saat mengelar jumpa pers selepas mengunjungi PT KMK, Senin (21/10).

Dijelaskan Megawati lebih lanjut bahwa, Robert Kenedy jr juga pernah menjabat sebagai Jaksa Agung AS dan karena dia punya ektabilitas dan satabiltas yang cakap dia memimpin, namun jangan dilihat Dinastinya, tapi dilihat latar belakang keluarga itu, apakah sudah mumpuni ikut terjun dalam dunia Politik, ujar Megawati, atau biasa disapa dengan panggilan "Mbak Mega" kembali.

"Kalau saat ini saya tidak setuju politik Dinasti, karena saat ini yang dibicarakan kalau projek-projek sampai berapa banyak, saya tidak setuju dengan sekarang ini, sudah seperti jejaring," ujar mantan Presiden Indonesia ke 5 kelahiran Yogyakarta ini.

Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, bahwa caleg PDI-P sangat jelas kapasitas personalnya dan dalam PDI-P, suami serta istri tidak bisa dicalonkan dalam satu dapil yang sama.(bhc/put)



 
   Berita Terkait > PDIP
 
  Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
  PDIP: Pangkalan militer asing bertentangan dengan kehendak sejarah pembentukan RI
  Deddy Sitorus PDIP Mengajak Mengundurkan Diri secara Massal, Waduh
  Pengamat: Megawati Tak Gentar, Anggap Kasus Hasto Kristiyanto Cuma Angin Sepoi-sepoi, Bukan Badai
  Ada yang Ingin Dongkel Megawati dari Kursi Ketua Umum saat Kongres 2025, PDIP: Sudah Ada Tanda-tanda
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2