JAKARTA, Berita HUKUM - Masih lamanya realisasi pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) membuat pemerintah pusat lewat Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta menyiapkan langkah cepat guna mengatasi kemacetan di Jakarta. tetapi apa langkah yang akan dilakukan Jokowi tersebut?.
Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono menyatakan, sambil menunggu penyelesaian MRT, Pemprov DKI Jakarta dan pihaknya akan memperbaiki fasilitas TransJakarta.
Demikian disampaikan Bambang saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (6/11).
"Sebenarnya kan kita sudah melakukan BRT (Bus Rapid Transit) atau busway, itu sebenarnya yang dipakai untuk transisi, sampai kita nantinya memiliki MRT atau transportasi masalah yang mampu mengangkut penumpang yang banyak. Jokowi juga mengatakan, dalam 1-2 tahun ini beliau akan fokus untuk membenahi busway-nya saya kira itu benar," ujarnya.
Selain itu, lanjut Bambang, tidak hanya TransJakarta yang akan dibenahi, tetapi integrasi antara TransJakarta dengan kereta api, serta menata ulang angkutan umum perkotaan.
"Itu juga akan dilakukan dan kemudian akan menata ulang angkot dan bus-bus untuk menjadi feeder atau penunjang sistem BRT ataupun busway itu," paparnya.
Bambang menyatakan, Kemenhub akan turut membantu memfasilitasi rencana tersebut, seperti pengintegrasian kereta api commuter dengan TransJakarta. Pengintegrasian ini akan dilakukan pada 1 tahun ke depan.
"Kita fasilitasi berbagai hal, ya misalnya bagaimana nanti akan berintegrasi dengan PT KAI, yang akan mengembangkan stasiun-stasiun, di mana nantinya sistem kereta api commuter itu akan terhubung dengan busway dan itu memang harus dilakukan 1 tahun ke depan," ujarnya.
Untuk menyelesaikan masalah macet ini, Bambang mengaku menyediakan anggaran khusus sebagai bentuk stimulan bagi upaya Pemda DKI mengatasi macet. Sebagai contoh, adalah penyediaan bus 10 bus untuk integrasi Jakarta dengan kota-kota lain.
"Tidak langsung ya, tapi ada beberapa bantuan yang dilakukan seperti bus, tapi sekali lagi kita berikan bus yang sifatnya antar provinsi," pungkasnya, Demikian seperti yang dikutip dari detik.com, pada Selasa (06/11).(dtk/bhc/opn)
Sementara seperti yang dikutip dari republika.co.id, Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya sepakat memfokuskan penyelesaian sebanyak 70 titik kemacetan di Ibukota.
Jokowi mengungkapkan, kebijakan tersebut merupakan aksi cepat dari Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya dalam mengatasi kemacetan. "Namun, cara ini bukanlah satu-satunya solusi mengatasi macet di ibukota," ungkapnya.
Jokowi mengaku Pemprov DKI masih memiliki terobosan lain untuk mengurai kemacetan di ibukota. "Masih ada cara lain yang saat ini masih dibicarakan," ungkapnya.
Ia menjelaskan sejumlah titik kemacetan yang telah dipetakan di antaranya Jl Senen Raya, daerah sekitar UKI Cawang, Jl Otista, kawasan sekitar Pasar Rebo dan Kampung Melayu. "Di lokasi tersebut kerap terjadi 'trouble spot' yang harus segera dipecahkan," jelasnya.(rpb/bhc/opn)
|