JAKARTA, Berita HUKUM - Memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), para pengusaha lokal tentunya harus bisa bersaing dengan pengusaha asing baik di dalam negeri maupun di dunia Internasional. Untuk dapat bersaing, maka kualitas management, kualitas produk, hingga kualitas pelayanan harus dikedepankan.

Oleh karena itu setiap perusahaan besar yang jangkauannya luas pasti menggunakan atau memiliki sendiri lembaga atau bagian yang memastikan mutu produknya bisa diterima oleh customernya. Namun masalahnya, saat ini Koperasi atau UKM belum bisa seperti perusahaan besar dalam menjaga dan meningkatkan standar mutunya untuk bisa diterima oleh dunia internasional tersebut.

"Karena itu Pemerintah harus bisa melundungi pengusaha lokal dengan membantu memasarkan produk produk dalam negeri dan ikut serta menjaga dan meningkatkan kualitasnya sesuai dengan standar internasional," tegas Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Moekhlas Sidik di Jakarta, Selasa (15/3).

Sehingga lanjut Moekhlas, kesempatan untuk merebut pasar ASEAN yang terbuka seperti saat ini menjadi tidak sia-sia. Apalagi, pemerintah tengah gencar mengajak masyarakat untuk berkoperasi dan membangun UKM.

Namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan kebijakan pemerintah yang dengan jelas ingin membuka keran masuknya investor asing kedalam negeri. Mengingat, pada rapat kabinet terbatas pada akhir tahun lalu, Presiden Jokowi meminta para menteri bidang ekonomi untuk mempercepat proses perizinan investasi bagi para investor asing.

"Kita butuh bukti nyata dari pemerintah sesuai dengan janji janji kampanyenya yang ingin menguatkan produk dalam negeri. Apalagi sekarang izin investasi pengusaha asing sudah dipermudah. Jangan sampai produk UKM kita kalah saing dengan produk produk asing yang masuk ke kita maupun di pasar Internasional," tutur Moekhlas.

Jika pemerintah tidak bisa melindungi produk dalam negeri dari derasnya produk produk asing di era pasar bebas ASEAN sekarang ini, maka menurut Moekhlas hal tersebut dapat mengancam keberadaan produk lokal itu sendiri dan secara perlahan membunuh pengusaha lokal di bidang UKM.

"Dan tentunya konsep Trisakti Bung Karno yang selama ini selalu dikampanyekan Presiden Jokowi terutama dalam poin Berdikari dalam Bidang Ekonomi bisa terwujud nyata dan tidak hanya sebatas slogan saja," tutup Moekhlas.(gmc/ari/bh/sya)