Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Pangan
Atasi Gejolak Pangan, Sektor Pertanian dan Kelautan Harus Diperkuat
Thursday 29 Aug 2013 11:26:44
 

Ilustrasi, Ilustrasi, Gedung DPR RI.(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR Anwar Sanusi mengatakan, sebagai negara agraris dan negara maritim Indonesia harus memperkuat dua sektor tersebut "Dua sektor tersebut harus diperkuat oleh pemerintah dan ditunjang dukungan politik yang kuat dari DPR, sehingga masalah pangan bisa dicukupi dari dalam negeri,” katanya seusai dilantik sebagai anggota DPR pengganti antar waktu (PAW) oleh Ketua DPR Marzuki Alie, Kamis (29/8). Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini pernah menjadi menjadi anggota Dewan periode 2004-2009

Khususnya pangan, kata mantan Pimpinan Komisi VI DPR periode 2004-2009 ini menyatakan malu sebagai bangsa. Kedelai saja impor, daging impor, beras dan kebutuhan pangan lain apalagi sebagai negara agraris.

Lebih lanjut Anwar Sanusi mengatakan, ibarat mau melangkah kita harus punya modal dasar, yaitu pertanian dan kelautan. “ Jangan sampai potensi ikan kita diambil oleh nelayan asing, begitu pula potensi pertanian termasuk kebutuhan palawija harus dimaksimalkan,” katanya.

Ketika dua sektor tersebut dibangun, maka harus diambil prioritas sebagai mana era sebelumnya memperkuat sektor pertanian dan kelautan, untuk selanjutnya melangkah ke sektor industry. “ jangan sampai pondasinya belum kuat, kita sudah melangkah ke sektor lain, akiabtnyanya kita menjadi negara pengimpor, termasuk pengimpor minyak,” tegasnya.

Untuk menunjang itu, kata Anwar, DPR juga harus kuat, harus apa yang dikerjakan pemerintah, jangan sekedar mengikuti kehendak pemerintah. Untuk mengatasi gejolak kebutuhan pangan khususnya beras, kedelai, tepung terigu maka harus ada upaya yang lebih keras memaksimalkan potensi yang dimiliki bangsa sendiri.(mp/vp/if/dpr/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > Pangan
 
  Aparat Penegak Hukum Didesak Turun Tangan Investigasi Kasus Mafia Pangan
  Ansy Lema: Bapanas Harus Bereskan Carut-Marut Pangan Nasional
  Hadapi Ancaman Krisis Pangan, Pemerintah Diminta Lebih Waspada
  Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Krisis Pangan
  Harga Pangan Belum Stabil, Andi Akmal Pasluddin Tegaskan Pemerintah Segera Kerja Optimal
 
ads1

  Berita Utama
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain

Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2