Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Mesir
Warga Mesir Makin Keras Tuntut Pemerintah Militer Bubar
Friday 25 Nov 2011 22:49:27
 

Unjuk rasa di Lapangan Tahrir, Kairo mendapat dukungan dari Imam Masjid Al-Azhar (Foto: AFP Photo)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Puluhan ribu warga Mesir kembali berkumpul di Lapangan Tahrir, Kairo, Jumat (25/11). Mereka makin keras menuntut diakhirinya pemerintahan militer. Aksi ini diikuti calon presiden dan pemenang hadiah Nobel, Mohamed El Baradei. Ia sengaja datang untuk ikut bergabung dalam aksi unjuk rasa tersebut.

Sementara itu, Imam Masjid Al-Azhar yang berpengaruh, Sheikh Ahmed al-Tayyeb, sudah menyatakan dukungannya kepada pengunjuk rasa. Dukungan tersebut tidak diduga, mengingat imam di masjid yang berpengaruh tersebut ditunjuk presiden dan jarang mengeluarkan komentar yang bertentangan dengan posisi pemerintah.

Para pengunjuk rasa menuntut agar peralihan kekuasaan ke pemerintahan sipil sementara dilakukan sebelum pemilihan umum digelar, Senin 28 November. Diperkirakan Ikhwanul Muslimin akan meraih kemenangan dalam pemilihan, tapi tidak mendukung aksi unjuk rasa di Lapangan Tahrir.

Dari Washington, Gedung Putih meminta agar kekuasaan di Mesir secepat mungkin dialihkan ke pemerintahan sipil. "Amerika Serikat amat yakin bahwa pemerintah Mesir yang baru harus segera diperkuat dengan otoritas yang nyata," seperti tertulis dalam pernyataan Gedung Putih.

Sebelumnya, media pemerintah melaporkan mantan Perdana Menteri Kamal Ganzouri setuju untuk memimpin pemerintahan sipil baru setelah berunding dengan Dewan Agung Militer. Namun, sosok Ganzouri tidak terlalu populer bagi sebagian besar pengunjuk rasa yang didominisi kaum muda.

Hal tersebut antara lain karena keterkaitan Ganzouri -sebagai perdana menteri pada tahun 1996 hingga 1999- dengan Presiden Husni Mubarak, yang berhasil digulingkan awal tahun ini lewat aksi unjuk rasa di Lapangan Tahrir.

Dewan Agung Militer juga sudah menolak usulan penundaan pemilihan umum dan akan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana. Banyak warga Mesir yang berpendapat agar pemilihan umum tetap dilaksanakan, antara lain organisasi yang berpengaruh Ikhwanul Muslimin.(bbc/sya)



 
   Berita Terkait > Mesir
 
  Mesir Temukan 'Kota Emas yang Hilang' Warisan Firaun 3.000 Tahun Lalu, Temuan Paling Penting setelah Makam Tutankhamun
  Terusan Suez Sudah Bisa Dilewati, Mesir Buka Penyelidikan terhadap Kapal Kontainer yang Kandas
  Muhammad Mursi Meninggal, Presiden Erdogan: Pemerintah Mesir Harus Diadili di Mahkamah Internasional
  Ustadz Hanan Attaki, Lc tentang Muhammad Mursi
  Total 44 Tewas, 2 Gereja Dibom, Mesir Tetapkan Keadaan Darurat
 
ads1

  Berita Utama
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2