JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Walikota Semarang non aktif, Soemarmo Hadi Saputro terancam hukuman lima tahun penjara dengan denda Rp 250 juta.

Hal itu sesuai dengan dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yaitu, pasal 5 ayat 1 ayat huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp250 juta. "Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 5 ayat 1 huru a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata jaksa KMS A.Roni saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/6).

Selain itu, tim JPU juga menjerat terdakwa dengan pasal Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang pemberian hadiah kepada pegawai negeri. Dengan ancaman hukuman penjara paling lama 3 tahun serta denda paling banyak Rp150 juta. Sebagai dakwaan subsider.

Lebih lanjut, tim JPU menjelaskan, bahwa terdakwa memberikan suap dengan total nilai Rp344 juta kepada anggota DPRD Semarang. Guna memuluskan pengesahan rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai APBD Semarang tahun 2012 yang memuat soal tambahan penghasilan pegawai di Pemkot Semarang.

Sedangkan imbalan uang tersbut, diberikan melalui anggota DPR Semarang Agung Purno Sarjono (Fraksi PAN) dan Sumartono (Fraksi Partai Demokrat).

Sementara itu, Majelis Hakim Nanggolan menunda sidang sampai dengan hari Senin, dengan agenda mendengar keterangan saksi.

Seperti diketahui, sidang perdana Soemarmo di gelar hari ini dengan agenda pembacaan dakwaan JPU. (bhc/biz)