JAKARTA, Berita HUKUM - Di hadapan ratusan warga Tanah Abang, Jakarta, saat Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, 24 Februari 2019, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan bentuk negara federal dan atau serikat tidak cocok diterapkan pada negara kepulauan. Sistem itu disebut tepat bila diterapkan pada negara daratan.

Ketika sistem itu diterapkan di Indonesia, sebagai negara kepulauan, akibat Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, Desember 1949, di mana Indonesia harus berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), hal demikian membuat kegelisahan bagi Politisi Partai Islam, Masyumi, Mohammad Natsir. Betapa tidak gelisah sebab Indonesia terbagi dalam 16 negara bagian. Menyedihkan kembali, kekuasaan tertinggi RIS berada di tangan Ratu Belanda Ratu Juliana.

Natsir melihat perjanjian KMB merugikan Indonesia, sebab Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 menghendaki NKRI sebagai bentuk negara bukan RIS. Akibat perjanjian itu, UUD Tahun 1945 pun diganti dengan UUD RIS.
Untuk itu pada 3 April 1950, Natsir di depan anggota Parlemen melakukan pidato dengan tema Mosi Integral. Dalam pidato itu, Natsir menolak hasil KMB.

"Dan mengingingkan Indonesia kembali ke NKRI", ujarnya. Pidato itu menurut HNW didukung oleh semua fraksi dan rakyat Indonesia. "Hingga akhirnya kita kembali ke NKRI pada 17 Agustus 1950", tutur HNW, Minggu (24/2).

Dari peran Natsir, HNW mengatakan ummat Islam dari dulu menyelamatkan NKRI. "Natsir sebagai wakil ummat Islam tak ingin Indonesia dipecahbelah", tegasnya.

Dari peran Natsir, dirinya mendorong agar ummat Islam paham sejarah bangsa. "Kalau tak ada Natsir kita tak mengenal NKRI lagi", ujarnya. Dengan memahami sejarah membuat ummat Islam tak abai pada masalah bangsa dan negara. "Dengan memahami sejarah menjadikan ummat Islam selalu menjadi garda terdepan membela NKRI", ucapnya.

HNW berharap sosialisasi yang dilakukan bermanfaat dan mengingatkan bahwa negara ini merupakan warisan dari para ulama, baik yang berasal dari partai maupun ormas Islam.(mpr/bh/sya)