AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Presiden AS Donald Trump memecat Jaksa Agung, Sally Yates, setelah dia memerintahkan Departemen Kehakiman untuk tidak membela perintah eksekutif Trump soal imigrasi.

Melalui pernyataan resmi, Gedung Putih mengatakan Yates telah "berkhianat" terhadap Departemen Kehakiman.

Dengan didepaknya Yates, jaksa distrik timur Virginia, Dana Boente, akan berperan sebagai pejabat sementara jaksa agung.

Yates, pejabat sementara jaksa agung yang ditunjuk Barack Obama saat masih menjadi presiden, mengatakan dia tidak "yakin" perintah Trump sah secara hukum.

Dalam surat kepada para pegawai yang dipublikasikan berbagai media AS, Yates menyebut bahwa perintah Trump telah digugat di pengadilan. Bahkan, seorang Hakim memutuskan untuk sementara menunda deportasi bagi pemegang visa AS dari tujuh negara sebagaimana diperintahkan Presiden Trump.

"Tanggung jawab saya adalah untuk memastikan bahwa posisi Departemen Kehakiman tidak hanya bisa bertahan secara hukum, tapi juga mendapat informasi tentang pandangan terbaik kita dalam hukum," tulisnya.

"Saya bertanggung jawab memastikan posisi yang kita ambil di pengadilan tetap konsisten dengan kewajiban institusi ini untuk mencari keadilan dan berpijak pada sesuatu yang benar."

Hak atas fotoTWITTER / REALDONALDTRUMP

Trump kemudian menerbitkan cuitan dalam akun Twitter-nya bahwa Amerika kini memiliki "J.A (Jaksa Agung) Obama".

Dia kemudian menuding Partai Demokrat menunda pembahasan mengenai pilihan figur-figur dalam kabinetnya "murni karena alasan politik".

Yates sempat menduduki jabatan wakil jaksa agung di bawah Loretta Lynch, tatkala Obama masih menjabat presiden. Yates kemudian menjabat pejabat sementara jaksa agung ketika Lynch mundur dari posisinya.

Trump meminta Yates tetap berstatus pejabat sementara jaksa agung sampai figur pilihannya, Jeff Sessions, resmi diangkat. Sessions sendiri masih menunggu konfirmasi dari Senat untuk menjabat jaksa agung.

Hak atas fotoAFP

Kritik perintah Trump

Sikap Yates soal kebijakan pelarangan warga dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim yang diterbitkan Presiden Trump juga menuai reaksi dari ratusan diplomat AS.

Dalam satu 'surat kawat', para diplomat itu mengkritik keputusan Trump. Mereka menilai pembatasan imigrasi yang dilakukan Trump tidak membuat AS lebih aman, tidak menunjukkan AS yang sebenarnya, dan akan mengirimkan pesan yang salah kepada dunia Muslim.

Namun, sekretaris pers Gedung Putih, Sean Spicer, balik mengkritik para diplomat AS yang mengirimkan surat tersebut.

"Ada 325.000 orang dari berbagai negara mendarat di bandara-bandara kita dalam 24 jam, dan kita membahas 109 orang dari tujuh negara yang diidentifikasi pemerintahan Obama. Dan para birokrat karier ini punya masalah dengan hal itu? Saya pikir mereka seharusnya sepaham dengan program ini atau mereka bisa keluar," kata Spicer.(BBC/bh/sya)