Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pertumbuhan Ekonomi
Sri Mulyani, Ekonomi RI Rentan & Danau yang Dangkal
2018-09-27 02:13:36
 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak ragu menyebut bahwa Indonesia tidak cukup mampu dalam beradaptasi di tengah perubahan kondisi perekonomian global.

Kondisi ini, membuat Indonesia cukup rentan. Kurangnya pendalaman pasar keuangan, jadi biang kerok kenapa ekonomi domestik rentan terhadap kondisi eksternal.

"Salah satu kenapa Indonesia mengalami tekanan yang sangat mudah jika lingkungan global berubah adalah karena Indonesia belum memiliki pendalaman pasar keuangan," kata Sri Mulyani, Rabu (26/9).

Sri Mulyani pun mengungkap bukti bahwa pendalaman pasar keuangan domestik masih kurang. Misalnya, dari total dana pensiun yang dimiliki masyarakat Indonesia.

Saat ini, total dana Industri Keuangan Non Bank (IKNB) mencapai Rp 2.279 triliun. Dari jumlah tersebut, total dana pensiun hanya sebesar Rp 266 triliun atau sekitar 11,7% dari total dana IKNB, dan 1,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).


Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu bahkan menyayangkan total dana pensiun Indonesia yang kalah telak dibandingkan negara-negara lain. Ini, sambung Sri Mulyani, pun menjadi tantangan.

"Thailand akumulasi dana pensiun di atas 6%. Hampir 4 kali lipat dari kita, itupun masih kecil," tegasnya.

Dana pensiun yang relatif kecil, diibaratkan seperti danau yang dangkal. Ketika ada seseorang melempar sesuatu ke dalam danau tersebut, maka percikannya cukup memberikan pengaruh signifikan.

"Begitu ada orang yang melempar kerikil, percikannya besar sekali. Kalau Danau Toba, ada kapal jatuh tidak bisa dicari. Begitu sangat tenang dan stabil. Itu kenapa Indonesia perlu kerja keras perdalam pasar keuangan," katanya.(cnbcindonesia/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pertumbuhan Ekonomi
 
  Wakil Ketua MPR: Ekonomi Tumbuh Namun Kemiskinan Naik, Pertumbuhan Kita Masih Eksklusif
  Waspadai Pertumbuhan Semu Dampak 'Commodity Boom'
  Pimpinan BAKN Berikan Catatan Publikasi BPS tentang Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2022
  Harga Tidak Juga Stabil, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Gagal Menjalankan Amanat Pasal 33 UUD 1945
  Roadmap Ekonomi dan Industri Indonesia menuju Superpower Dunia
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2