JAKARTA, Berita HUKUM - Serikat Pekerja Pertamina memprotes keras adanya wacana pemerintah yang akan menyerahkan PT. Pertagas ke PT. Perusahaan Gas Negara (PGN). Pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) desak menteri BUMN Rini Soemarno,batalkan rencana peleburan dan sinkronisasi PT Pertamina Gas (Pertagas) ke PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN).

Presiden FSPPB, Ugan Gandar mengatakan, kedatangan kami kesini (PT BUMN) tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi. Kami bekerja profesional, kami kesini dalam rangka untuk bersilaturahmi, dan bukan berdemo," ujar Ugan saat ditemui di kantor BUMN, Jakarta, Kamis (3/12) lalu.

Ugan mengatakan, FSPPB prihatin dengan kondisi pertamina saat ini, sebagai national compani, 100 persen saham pertagas dikuasai oleh Pertamina yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga semua keuntungan dan dividen bakal diserahkan semuanya untuk Indonesia. Sementara di PGN, negara hanya memiliki 57 persen saham, selebihnya 43 persen adalah milik asing, tegasnya.

Jika itu terjadi jelas Ugan maka tentunya negara akan kehilanga aset yang besar karena Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan nasional yang selama ini diandalkan sudah tidak bisa berkembang lagi. Dia meminta agar petinggi negara tidak boleh menjadi makelar dalam rencana tersebut. Jangan hanya karena keinginan beberapa orang saja maka bisnis Pertamina terpaksa harus mati.

Serikat pekerja Pertamina mengancam akan melakukan langkah ekstrem untuk menolaknya. Lebih konkritnya lagi mereka siap untuk mogok kerja andaikan wacana tersebut benar-benar terjadi. Hal itu dilakukannya karena mereka tidak ingin bisnis Pertamina yang merupakan satu-satunya perusahaan negara yang sangat diandalkan mati.

Sebagaimana diketahui PT. Pertagas merupakan anak perusahaan Pertamina yang khusus bergerak di sektor gas. Sementara PGN merupakan perusahaan yang sekitar 49 persen kepemilikian sahamnya milik dan 80 persen dari jumlah itu bersumber dari swasta asing.

Ugan meragukan jika itu teralisasi maka harga gas tidak akan bisa dikendalikan lagi oleh pemerintah dan akan menimbulkan masalah besar.

Pengamat Energi Mamit Setiawan mengatakan bahwa andaikan isu ini benar maka ini tidak mudah dilakukan, apalagi PGN saat sekarang sudah cukup untung di bisnisnya.(bh/yun)