JAKARTA, Berita HUKUM - Seusai memimpin rapat terbatas bidang kesejahteraan rakyat membahas Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melanjutkan menggelar rapat membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2013 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014, di Kantor Presiden, Selasa (14/5). Rapat yang dimulai pukul 13.00 WIB ini juga dihadiri Wakil Presiden Boediono. Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mempresentasikan RKP 2014.

Dalam pengantarnya, Presiden SBY mengatakan bahwa ia ingin memastikan sebelum RKP 2014 diserahkan ke DPR, semua yang telah dibicarakan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) lalu, masuk dalam R KP tersebut.

Kemarin, Senin (13/5) pagi, Presiden SBY dan Wapres Boediono melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR. Pertemuan membahas dua hal penting, yakni RAPBN-P 2013 yang di dalamnya memuat kebijakan pengurangan subsidi BBM atau kenaikan harga BBM dan proteksi sosial serta RKP 2014. "DPR menunggu rencana kita ini," kata Presiden SBY.

Presiden mengingatkan kembali agar jajaran pemerintah menjalankan kedua hal penting ini, APBN-P 2013 dan RKP 2014, dengan sebaik-baiknya. "APBN-P 2013 amat penting karena akan mempengaruhi ekonomi tahun ini sekaligus kita tetap upayakan menjaga pertumbuhan, mengendalikan inflasi, menciptakan lapangan kerja, dan terus mengurangi kemiskinan," SBY menjelaskan.

Tahun 2014 merupakan tahun terakhir masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu II. "Mari kita pastikan sasaran pembangunan jangka menengah lima tahunan akan kita prioritaskan pencapaiannya melalui RKP akhir dari pembangunan lima tahun yang kita jalankan," Presiden menambahkan.

Hadir dalam ratas kali ini, antara lain, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Sesab Dipo Alam, Kapala BKPM Chatib Basri, Wamenkeu Ani Rachmawati, dan Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung.(dit/pdn/bhc/rby)