JAKARTA-Kondisi kehidupan demokrasi di Indonesia sedang memasuki masa sulit. Praktik money politics yang dipertontonkan sejumlah elite politik berkonsekuensi terhadap perilaku korupsi di berbagai sektor. Wacana percepatan pemilu yang mulai sering digulirkan merupakan bentuk kekesalan rakyat saat ini.

Masyarakat berpikir untuk segera mengadakan pemilu, karena melihat banyaknya kebuntuan yang terjadi di berbagai segi kehidupan. "Karena itu, rakyat menginginkan adanya perubahan menuju sesuatu yang lebih baik," kata Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, usai melakukan orasi kebangsaan 'Melunasi Janji Kemerdekaan', di Jakarta, Senin (15/8).

Mengenai calon-calon yang beredar saat ini di publik untuk diajukan sebagai pemimpin, Anies menyangsikan nama-nama lama bisa maju ke permukaan. "Rakyat sudah tidak percaya dengan nama-nama tersebut. Tapi buktikan saja," ujarnya.

Walaupun kondisi ekonomi politik yang cenderung mandek selama beberapa tahun terakhir, Anies menolak adanya kekuatan ekstra parlementer yang akan menghentikan pemerintahan saat ini. Kalaupun ada keinginan tersebut, hal ini berlawanan dengan konstitusi. "Lagi pula, ongkosnya terlalu mahal bagi perkembangan demokrasi di Indonesia," tegasnya.

Kemenangan politisi yang didapatkan dari hasil money politics, jelas Anies, menyebabkan terjadinya pencurian dana APBN yang seharusnya digunakan untuk pembangunan. Akibatnya, banyak daerah tidak mengembangkan infrastruktur publik akibat sebagian besar dana pembangunan dirampok untuk membayar utang mereka. "Bahkan, sebuah penelitian menyebutkan 63% dana pembangunan habis untuk korupsi," ungkapnya.

Menurut dia, seharusnya pemimpin politik di Indonesia tidak bisa tinggal diam menyaksikan perilaku. Pemimpin yang dibutuhkan bukan hanya merupakan pemimpin yang terlihat hebat karena strategi public relation-nya, melainkan pemimpin yang berani mengambil risiko untuk menghentikan praktik korupsi ini. "Kami butuh pemimpin yang nekat yang mampu membuat terobosan karena ongkos korupsi di Indonesia sudah terlalu besar," ujarnya.

Selain itu, kata Anies, Indonesia saat ini membutuhkan strong leadership untuk bisa mengoptimalkan pilar-pilar kemajuan Indonesia, yaitu pembangunan, demokrasi, dan penegakan hukum. "Pemimpin harus bisa mengintervensi kemandegan yang terjadi di berbagai sektor infrastruktur," katanya. (mic/rob)