Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Presiden SBY
Presiden: Cegah Kebocoran dan Korupsi dari APBN dan APBD
Monday 28 Jan 2013 22:29:12
 

Presiden SBY Saat Rapat Kerja Pemerintah tahun 2013 di Plenary Hall, Jakarta Convention Centre, (Foto: Ust)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Prioritas pemerintah di bidang ekonomi 2 tahun ke depan adalah kerja keras untuk meminimalkan dampak resesi dunia dan menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga kesehatan fiskal, serta memastikan APBN dan APBD kita benar.

Cegah kebocoran dan korupsi dari APBN dan APBD," tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberi pembekalan kepada peserta Rapat Kerja Pemerintah tahun 2013, Senin (28/1) pagi di Plenary Hall, Jakarta Convention Centre, Jakarta Pusat.

Menurut Presiden SBY, terdapat lima hal yang perlu diketahui mengenai perekonomian Indonesia. Pertama, Indonesia masih terkena dampak dari resesi perekonomian global. Kedua, adanya persoalan dalam kesehatan fiskal. Ketiga, masalah dalam implementasi APBN dan APBD.

Untuk masalah implementasi APBN dan APBD tersebut, Kepala Negara meminta seluruh lembaga terkait untuk bekerja keras meminimalkan dampak resesi dunia dan menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga kesehatan fiskal, serta memastikan APBN dan APBD benar.

Selain itu, Presiden juga menyampaikan agar inflasi dapat dikelola dengan baik, terutama stabilitas harga pangan dan bahan pokok lainnya. Dan yang terakhir, SBY mengajak untuk terus menciptakan lapangan kerja yang lebih besar di seluruh Indonesia.

Terkait bidang kesejahteraan rakyat, Presiden SBY sempat memberikan evaluasi dan observasi umum. "Yang menjadi tantangan dan pekerjaan rumah kita adalah bagaimana kita terus menurunkan kemiskinan serta mencegah melebarnya kesenjangan sosial dan ekonomi negara kita," Kepala Negara menyampaikan.

Ada dua hal yang perlu diketahui dalam upaya penanggulangan kemiskinan. "Pertama, makin berhasil menurunkan angka kemiskinan, maka saat-saat terakir itu makin sulit untuk menurunkannya lagi. Diperlukan langkah ekstra," SBY menerangkan.

Hal yang kedua adalah jika sebuah negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka melebarnya kesenjangan sosial dan ekonomi tidak akan terelakan. "Maka saya mengajak untuk memastikan dua hal itu kedapannya kita prioritaskan suatu upaya yang serius untuk terus mengurangi 2 hal itu," ajak SBY.

"Berkaitan dengan penurunan kemiskinan dan pencegahan kesenjangan sosial dan ekonomi, mari kita sangat peduli pada pengelolaan inflasi dan stabilitas harga, karena inflasi akan meyebabkan meningkatnya kemiskinan.

Saya melihat keadaan di banyak kabupaten dan kota masih ada kantong-kantong kemiskinan, demo kesenjangan yang sebenarnya bisa kita kurangi," SBY menerangkan.

Oleh karena itu, Presiden SBY mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengambil tanggung jawab penuh agar tugas mulia itu dapat dicapai.(fbw/pdn/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > Presiden SBY
 
  Presiden SBY Serahkan Dokumen 10 Tahun Pemerintahan ke Arsip Nasional
  Bertemu 20 Netizen, Ibu Ani: Ini Sore Yang Menyenangkan
  Presiden SBY Terima Pimpinan DPR, DPD, dan MPR-RI
  Minggu Terakhir, Presiden SBY ‘Beberes’ Kantor
  'Bapak Presiden dan Ibu Ani, Kami Selalu Merindukanmu…'
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2