Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
DPR RI
Pimpinan MPR, DPR, DPD Bahas Keamanan Pelantikan Presiden
Sunday 12 Oct 2014 02:04:12
 

Ilustrasi. Tampak pasukan berkuda pada pengamanan di sekitar komplek gedung MPR, DPR , DPD saat aksi Demo.(Foto: dok. BH)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI siap menyukseskan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2014 mendatang. Pimpinan di tiga lembaga parlemen tersebut membahas bersama konsep keamanan terpadu di komplek parlemen Senayan.

Rapat Pimpinan MPR, DPR dan DPD dipimpin Ketua DPR RI Setya Novanto di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Jumat (10/10). Bersama jajaran Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, dibahas berbagai konsep keamanan sebelum dan saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan para pimpinan tersebut menggelar konferensi pers untuk menyampaikan konsep keamanan yang dimaksud.

Setya menyebutkan, ada dua rencana pengamanan, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. “Jangka pendek adalah pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang dijadwalkan tanggal 20 Oktober 2014. Jangka panjang adalah konsep keamanan terpadu yang didukung oleh teknologi di lingkungan komplek gedung perkantoran MPR, DPR, dan DPD RI. Para Sekjen MPR, DPR, dan DPD akan berkumpul dengan pihak Kepolisian dan Kodam Jaya untuk menjadikan satu atap dalam pelaksanaan keamanan,” ungkap Setya.

Namun, konsep keamanan ini tentu tidak menghalangi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya ke parlemen. Ancaman keamanan unjuk rasa pada saat pelantikan Presiden akan dihadapi aparat keamanan tanpa senjata api. Petugas keamanan maksimal akan menggunakan water canon untuk menghalau aksi demonstrasi yang tidak tertib.

Pengamanan dilakukan dengan mengedepankan langkah prepentif dan persuasif untuk menghindari jatuh korban saat mengamankan berbagai gangguan selama acara pelantikan. “Keamanan harus betul-betul soft untuk mewujudkan situasi yang kondusif dengan perkiraan ancaman antara lain unjuk rasa, teror bom, boikot, bentrok massa, kebakaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, pengrusakan, dan penyusupan,” papar Setya lagi.

Sementara itu jumlah personil gabungan yang akan diterjunkan mengamankan pelantikan Presiden berjumlah 23.000 personil, baik dari Kepolisian maupun TNI. Bahkan, untuk mengamankan komplek parlemen telah dibuat 5 ring keamanan. “Dijamin semuanya aman. Ini saatnya kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat Indonesia bahwa pelantikan ini diharapkan betul-betul lancar.”

Selain Ketua DPR, hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, dua Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid dan E.E. Mangindaan, serta dua Wakil Ketua DPD, Ratu Hemas dan Farouk Muhammad. Hadir Pula Kepala Staf Kodam Jaya Brigjen TNI Teddy Lhaksama dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Unggung Cahyono. (mh/dpr/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > DPR RI
 
  DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
  Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
  Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
  Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
  Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2