Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pilpres 2014
Pilkada DKI Bukan Tolak Ukur Kemenangan Pilpres 2014
Saturday 14 Jul 2012 12:43:41
 

Ilustrasi, KPU (Foto: BeritaHUKUM.com/opn)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Banyak yang menilai bahwa dua wilayah jadi tolak ukur kemenangan Pemilu Presiden. Kedua wilayah tersebut ialah Jakarta dan Bandung (Jabar). Dalam Ppilkada Jakarta, putaran pertama dimenangi oleh Jokowi-Ahok, dengan jarak yang tidak tipis dengan pesaing di bawahnya.

Sementara itu, Pilkada Jabar baru akan diadakan tahun depan, 2013. Sama seperti DKI Jakarta, yang dimenangi oleh partai merah moncong putih, pada pilkada Jabar pun Partai PDIP diprediksi akan melenggang menjadi pesaing terberat bagi lawan-lawannya melalui pengusungan Oneng (Rieke Dyah Pitaloka).

Namun, Sekjen DPP PPP Romahurmuziy menilai bahwa Pilkada DKI Jakarta merupakan prestise semata. Pilkada DKI Jakarta itu bukan proyeksi kemenangan Pemilu Presiden 2014.

"Tidak rasional menggunakan DKI, yang hanya meliputi 7 juta pemilih dan 6 dati II, sebagai barometer Pileg atau Pilpres yang meliputi 491 Kabupaten/Kota dan 174 juta pemilih," papar Romahurmuziy di Gedung di DPR, Jakarta, Jum'at (13/7).

Sementara itu, mengenai kemenangan Jokowi-Ahok, dirinya menilai bahwa kemenangan itu merupakan keberhasilan timnya dan kegagalan konsep pesaing-pesaingnya. Pengelolaan lapangan dan pengelolaan kemasannya, dianggapnya, Jokowi-Ahok lebih unggul.

Menurutnya, pada putaran kedua belum tentu pasangan pemenang pada putaran pertama memenangi kembali, sebab pasangan dan tim yang kalah akan melakukan evaluasi dan tiap-tiap partai akan jauh lebih ideologis ketimbang putaran pertama yang hanya lebih bersifat taktis. (bhc/frd)



 
   Berita Terkait > Pilpres 2014
 
  Jelang Pilpres, Bang Yos 'Nyekar' ke Asta Tinggi
  Bupati Gorontalo Minta Dahlan Gandeng Bupati Kutai Timur Kepilpres
  Pilpres 2014, Jika Tanpa Jokowi Bukan Pemilu
  Politisi Narsis, Jalankanlah Politik Etis
  Jelang Pilpres 2014, Idham: Partai Tidak Mau Kalah Start
 
ads1

  Berita Utama
Purbaya Curiga Ada Rp 285,6 T Uang Pemerintah Pusat di Simpanan Berjangka

Kontingen Atlet Senam Israel Tak Diizinkan Masuk ke Indonesia, Ini Penjelasan Menko Yusril

Aliansi Masyarakat Simalungun Tolak Soal Klaim Tanah Adat dan Mendesak Konsistensi Pemerintah

Prabowo di Sidang PBB: Indonesia Siap Kerahkan 20.000 Orang untuk Perdamaian Gaza

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ratusan Siswa di Yogakarta Keracunan MBG, Wali Kota Hasto Telepon Kepala BGN

Kepengurusan Partai Ummat Kubu Amien Rais 'Digugat' Para Kader Sendiri

Drama Hukum Tak Berujung, Putusan Final MA Ternyata Dapat Ditambah

KPK Sarankan Mahfud Buat Laporan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat

Purbaya Curiga Ada Rp 285,6 T Uang Pemerintah Pusat di Simpanan Berjangka

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2