Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
DKPP
Persoalan Khofifah, DKPP Lempar ke KPU Pusat
Wednesday 31 Jul 2013 16:48:05
 

Sidang keputusan etik DKPP, Jakarta, Rabu (31/7).(Foto: BeritaHUKUM.com/riz)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Nasib konstitusional pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah-Herman berada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat.

Pasalnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan keputusan untuk KPU Pusat meninjau ulang hasil pleno KPU Jatim, yang menggugurkan pasangan Khofifah-Herman.

"DKPP memutuskan, memerintahkan KPU RI untuk melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat dalam rangka pemulihan khofifah-Herman," Ketua DKPP, Jimly Assidiqie dalam membacakan Putusan sidang etik di kantor DKPP, Jakarta, Rabu (31/7).

Hal itu dikarenakan, DKPP memberikan sanksi pemberhentian sementara 3 anggota KPUD Jatim. Dan memberikan sanksi Peringatan keras terhadap Ketua KPUD Jatim, Adry Dewantoro.

"Memberhentikan teradu 2,3 dan 4 atas nama, Najib Hamid, Agus Mahfud Fauzi dan Agung Nugroho sebelum pelaksanaan pengesahan pasangan calon disahkan," jelasnya.

Sehingga, KPUD Jatim tidak diperkenankan membuat keputusan, karena jumlah sementara terdapat 2 Komisioner saja setelah hasil keputusan dibacakan.

Karena itulah, KPU RI harus meninjau kembali dalam memulihkan pasangan calon Khofifah-Herman. Dan, kata Jimly, setelah ada keputusan baru, ke 3 Komisioner secara otomatis status pemberhentian sementara kembali menjadi anggota Komisioner KPU Jawa Timur kembali.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, DKPP tidak bisa merubah hasil keputusan KPU. Karena, wilayah DKPP lebih bersifat kode etik.

Jimly sendiri pernah menyatakan, bila DKPP menyatakan KPUD Jatim bersalah, ada kategori pemberian Sanksi.

Pertama, sanksi bersifat mendidik yang biasanya dalam bentuk Peringatan, Teguran ringan maupun berat. Kedua, sanksi berupa hukuman Pemberhentian.(bhc/riz)



 
   Berita Terkait > DKPP
 
  DKPP dan KPK Didemo, Minta Herwyn Malonda Dipecat
  Puluhan Brimob Amankan Sidang DKPP
  Otto Puji Lembaga DKPP
  Anggotanya Diberhentikan Sementara, Ketua KPUD Jatim: DKPP Gunakan Kelembutannya
  Persoalan Khofifah, DKPP Lempar ke KPU Pusat
 
ads1

  Berita Utama
MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres

IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

 

ads2

  Berita Terkini
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres

• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2