JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materiil Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), Senin (26/9) di ruang sidang MK. Para Pemohon mempersoalkan status penyedia jasa transportasi online yang tidak disebutkan dalam undang-undang tersebut.

Para Pemohon dalam perkara Nomor 78/PUU-XIV/2016 tersebut adalah Aries Rinaldi, Rudi Prastowo, serta Dimas Sotya Nugraha (Pemohon III). Ketiganya merupakan pengemudi sekaligus penyedia jasa angkutan transportasi berbasis aplikasi online.

Kuasa Hukum Pemohon Ferdian Susanto menyebut hak konstitusional para Pemohon dirugikan atas berlakunya UU LLAJ. Ketentuan Pasal 139 ayat (4) UU LLAJ menyebutkan, "Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Ketentuan tersebut menyatakan penyedia jasa transportasi umum hanya dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, dan/atau badan hukum lainnya. Padahal, menurut Pemohon, saat ini marak perorangan penyedia jasa transportasi berbasis online.

Selain itu, Pemohon juga menyinggung Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 yang dianggap merugikan Pemohon. "Pemohon dapat diklasifikasikan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi berupa tilang atau tindakan lain yang dapat merugikan Para Pemohon," jelasnya.

Oleh karena itu, para Pemohon meminta MK menafsirkan Pasal 139 ayat (4) UU LLAJ termasuk "peorangan penyedia jasa transportasi berbasis online".

Nasihat Hakim

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna meminta agar Pemohon memaparkan kerugian konstitusional yang dialaminya secara jelas. "Saya melihat permohonan ini belum telalu tajam," ujarnya.

Sementara, Hakim Konstitusi Aswanto yang memimpin jalannya sidang menyebut fokus Pemohon lebih mengulas tentang kerugian akibat keluarnya Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Permenhub tersebut, menurut Aswanto, tidak langsung melaksanakan undang-undang, melainkan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. "Lalu tiba-tiba langsung dikaitkan dengan Pasal 139. Jadi, itu kurang tepat," katanya.

Aswanto menegaskan kewenangan menguji PP merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Ia menegaskan apabila Pemohon mau melanjutkan permohonannya, Pemohon perlu melakukan perbaikan.(ars/lul/MK/bh/sya)