Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Kasus Suap
Penasihat Pajak PT. Agis Dituntut 5 Tahun Penjara
Thursday 04 Oct 2012 19:51:43
 

Ilustrasi (Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut James Gunardjo, terdakwa suap restitusi pajak PT. Bhakti Investama Tbk, dengan hukuman penjara 5 tahun. "Kami juga meminta agar terdakwa didenda Rp 100 juta", kata jaksa Penuntut Umum Medy Iskandar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin.

Jaksa Medy menuntut penasihat pajak PT. Agis Tbk itu terbukti menyuap Kepala Seksi dan Evaluasi Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo, Tommy Hindratno. Menurut jaksa, uang tersebut diberikan karena Tommy telah menyampaikan informasi hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak tentang kelebihan pajak Bhakti.

Nama Komisaris Independen PT. Bhakti Investama, Antonius Tonbeng, juga disebutkan jaksa dalam tuntutannya. "Benar bahwa Antonius memberikan sejumlah uang kepada Tommy", kata Medy. Menurut dia, keterlibatan Antonius terbukti dari percakapan telepon dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan.

Ketika bersaksi pada 24 September lalu, Antonius membantah terlibat dalam kasus ini. "Bukan suara saya", kata dia setelah mendengarkan rekaman percakapan telepon antara dirinya dan James di persidangan.

Kasus ini terungkap setelah KPK menangkap basah James bersama Tommy di sebuah warung makan Padang di Tebet, Jakarta Selatan, 6 Juni lalu. Dari penangkapan itu, KPK menyita uang sebesar Rp 280 juta yang dikemas dalam sebuah tas hitam.

Mendengar tuntutan jaksa, James hanya diam. Ketua Majelis Hakim Dharmawati Ningsih mempersilahkan James mengajukan pleidoi atau nota keberatan terhadap tuntutan jaksa. "Hak terdakwa mengajukan nota keberatan", kata Dharma.

James menjawab, akan mengajukan pleidoi sendiri. Pengacaranya, Sehat Damanik, juga akan mengajukan pleidoi. "Kami meminta waktu seminggu untuk menyusun pleidoi", kata Damanik. Dharmawati sepakat dan menyatakan sidang dilanjutkan Senin pekan depan.(kt/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > Kasus Suap
 
  Bupati Pemalang Ditangkap KPK, Firli: Kasus Dugaan Suap
  Sidang Lanjutan Kasus Suap Rp 5,7 Milyar Terdakwa AGM Bupati Penajam Paser Utara
  Pengacara Tegaskan Hendriko Sembiring Tidak Memberi Suap Ke Bupati Pakpak Bharat
  Pemerintah Daerah Kaur Terkesan Ragu Sikapi ASN Tersandung Kasus Suap
  Kasus Suap Perizinan, Bupati Kukar Rita Widyasari Divonis 10 Tahun Penjara
 
ads1

  Berita Utama
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain

Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2