JAKARTA, Berita HUKUM - Pemohon dalam Perkara No. 118/PUU-X/2012 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mencabut permohonannya. Para Pemohon dalam perkara ini yakni Deni Aulia Ahmad, Bisma Mauria, Purwantio, dan Achmad Djunaidi.

Sidang pembacaan ketetapan penarikan kembali perkara tersebut dilakukan pada, Sabtu (19/1) pagi, di Ruang Sidang Pleno MK oleh tujuh hakim konstitusi yang diketuai oleh Wakil Ketua MK Achmad Sodiki. “Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon,” ujar Sodiki.

Oleh karena itu, dengan dicabutnya permohonan Pemohon, maka para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan yang sama. “Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon,” tegas Sodiki.

Ketetapan tersebut, diterbitkan berdasarkan surat bertanggal 11 Desember 2012 yang dilayangkan Pemohon kepada Mahkamah, yang pada pokoknya mengajukan pencabutan permohonan Nomor 118/PUU-X/2012.

Untuk diketahui, pasal yang diuji tersebut berbunyi, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.(ddi/mk/bhc/opn)