Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
MEA
Pemerintah Kurang Sosialisasikan MEA
2016-03-01 08:25:42
 

Ilustrasi. Gedung DPR RI, Senayan Jakarta.(Foto: BH/mnd)
 
MEDAN, Berita HUKUM - Kurangnya sosialisasi dan regulasi menjadi salah satu masyarakat Indonesia terlihat belum siap masuki MEA. Hal tersebut diungkapkan anggota Panitia Kerja (Panja) MEA BKSAP DPR RI, Sudin dalam pertemuan dengan Asisten II Pemprov Sumatera Utara, S.Utomo dan Jajarannya, serta Pelaku Usaha Sumut, Rabu (24/2).

"Saya menilai masyarakat Sumatera utara, dan Indonesia secara keseluruhan belum siap hadapi MEA. Tadi sempat diungkapkan kesulitan yang dialami para pelaku usaha. Saya yakin belum semua masyarakat tahu apa itu MEA," ungkap Sudin.

Oleh karena itu Sudin berharap agar sosialisasi tentang MEA harus terus dilakukan. Tidak hanya itu pelatihan-pelatihan atau pembekalan terhadap tenaga kerja Indonesia pun harus selalu digalakan. Hal itu berguna untuk meningkatkan keterampilan dan nilai jual tenaga kerja Indonesia di banding Tenaga kerja asing.

Dalam bidang pariwisata, diungkapkan Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini, pemerintah juga harus membuat regulasi yang bisa meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara. Bukan sekedar membebaskan visa masuk Indonesia.

"Tiket pesawat di Indonesia ini paling mahal, itu karena harga avtur kita juga mahal. Kalau di Amerika untuk penerbangan 2 jam biaya tiketnya tidak sampai 200 dolar. Sementara di Indonesia, tiket PP (Pulang pergi) Bali untuk kelas ekonomis saja lebih dari bisa 4 Juta. Hal seperti ini harus segera dicari solusinya," jelas Sudin.

Dilanjutkan Sudin, Indonesia juga bisa menyontoh negara lain, China misalnya. China mewajibkan setiap guide wisatawan mancanegara untuk membawa tamu-tamunya ke tempat wisata milik BUMN atau tempat wisata swasta yang ditunjuk pemerintah setempat. Dengan demikian, Sudin meyakini pariwisata Indonesia akan semakin berkembang di era MEA.(Ayu/dpr/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres

IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

 

ads2

  Berita Terkini
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres

• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2