Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Komnas HAM
Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota Komnas HAM
2017-10-17 20:30:31
 

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah foto bersama dengan 7 Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Periode 2017-2022.(Foto: TimParle/andri)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ada 7 (tujuh) nama Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Periode 2017-2022 disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/10).

Tujuh nama anggota Komnas HAM terpilih tersebut adalah Mohammad Choirul Anam (Advokat), Beka Ulung Hapsara (Pegiat LSM), Ahmad Taufan Damanik (Akademisi), Munafrizal Manan (Akademisi), Sandrayati Moniaga (Petahana Komnas HAM), Hairansyah (Akademisi) dan Akad Amiruddin (Pegiat LSM).

Dalam laporannya, Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memaparkan, ketujuh anggota tersebut dipilih setelah melalui serangkaian fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) di Komisi III DPR RI.

Kendati demikian, lanjutnya, dalam rapat Pleno Komisi III DPR RI, beberapa fraksi yakni F-PKS dan F-NasDem memberikan, catatan terhadap satu orang Calon Anggota Komnas HAM. "Namun, pada akhirnya F-PKS dan F-NasDem tetap menghormati hasil kesepakatan dengan fraksi-fraksi lain," jelas Nasir.

Sebelumnya, komisioner terpilih itu melewati seleski administrasi dan publik yang kemudian disaring menjadi 14 nama. Ke-14 nama itulah yang melewati fit and proper test dan mengerucut menjadi tujuh nama.(ann,sc/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2