JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghormati keputusan Partai Amanat Nasional (PAN) yang bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. PKS memilih tetap menjadi oposisi .

Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi mengatakan, PKS masih komitmen dan konsisten menjadi partai politik (parpol) oposisi. Dia menambahkan, sikap PKS sejak awal sangat jelas. "Dan sejauh ini kami masih dalam sikap yang sama," tuturnya, Kamis (26/8).

Bagi PKS, kata dia, politik bukan hanya soal kekuasaan semata. Yang tidak kalah penting, lanjut dia, parpol punya tanggung jawab terhadap masa depan dan sehatnya demokrasi Indonesia.

"Karenanya, dengan kesadaran penuh, kami mengambil peran dan tanggung jawab di luar kekuasaan pemerintahan demi memastikan bahwa hadirnya kontrol terhadap kekuasaan, agar tidak wujud otoritarianisme di negeri ini," ujarnya.

Dirinya juga berharap pemerintah bisa lebih efektif dengan bergabungnya PAN itu. Dia menambahkan, tantangan problematika bangsa semakin banyak. Sehingga, kata dia, seharusnya pemerintah bisa semakin cepat berlari, melahirkan banyak terobosan untuk kesejahteran rakyat.

Sementara, Wakil Sekjen PKS Ahmad Fathul Bari menyebut partainya menghormati langkah partai politik bergabung dengan koalisi pemerintah. Ia menegaskan, setiap partai politik memiliki hak untuk menentukan langkahnya.

Politisi muda yang akrab disapa Ai ini menegaskan, pilihan langkah sebuah partai politik tentu memiliki konsekuensi.

Ai menilai, semakin gemuknya koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin seharusnya bisa lebih menjawab besarnya harapan dari rakyat.

"Tetapi banyaknya partai politik yang ada di dalam koalisi pemerintahan seharusnya juga bisa menjawab besarnya harapan publik agar mereka lebih fokus bekerja dan meningkatkan kinerjanya untuk perbaikan kondisi masyarakat," tutur Ai dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (27/8/2021).

Ai menegaskan jika demokrasi yang dipilih bangsa ini adalah menitipkan suara rakyat kepada partai politik. Sebab itu, inti dari demokrasi adalah suara publik bukan suara elite.

PKS, papar dia, ingin tetap menjaga suara rakyat agar tetap jernih dengan konsisten menjadi penyeimbang pemerintahan.

"Kami berupaya terus konsisten mengawal suara konstituen kami untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik dan bekerja untuk bangsa ini dengan berada di luar pemerintahan menjadi penyeimbang dan mengawal jalannya pemerintahan di tingkat pusat," ujar Ai.(PKS/Tajuk/Sindonews/bh/sya)