Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Hutan
Moratorium Hutan Indonesia Tetap Dilanjutkan
Tuesday 23 Apr 2013 11:02:29
 

Acara Seminar Moratorium Hutan Indonesia di Gedung Plaza Bapindo lantai 10 Jakarta Pusat, Selasa (23/4).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia menganggap Moratorium hutan menjadi faktor penting penentu masa depan Indonesia, baik dari sisi kesejahteraan maupun keutuhan dan keamanan wilayah. Moratorium kelestarian hutan yang sudah berjalan selama dua tahun harus terus dilanjutkan demi kelangsungan masa depan bangsa Indonesia.

Hal ini menjadi tema pembahasan dalam Seminar Nasional Refleksi Dua Tahun Moratorium Hutan Indonesia: "Bagaimana Masa Depan Indonesia Tanpa Moratorium", di Gedung Plaza Bapindo lantai 10 Jakarta Pusat, Selasa (23/4).

Hadir sebagai pembicara dalam hal ini Sekjend Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto, Tungkut Sipayung (Gapki), Nabiha Shahab (REDD Aceh), Yuyun Indardi (Greenpeace), dengan moderator Wimar Witoelar dari Yayasan Perspektif Baru.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan Moratorium hutan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.10/2011. Inpres mengenai penundaan izin tebang hutan sementara selama dua tahun yang akan segera berakhir Mei 2013, sebagai usaha menjaga kelesatarian hutan.

Sekjend Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto mengatakan, "kawasan hutan lindung tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, oleh karena itu untuk melindungi hutan yang masih baik kondisinya, penting negara mengaturnya, tidak boleh membakar hutan, mencegah perubahan fungsi hutan secara permanen," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Moratorium hutan perlu terus dipertahankan agar pembangunan Ekonomi hijau, dapat berjalan dengan baik di Indonesia, dan dapat mengurangi konflik sosial masyarakat. Karena itu Moratorium hutan menjadi penentu masa depan Indonesia.(bhc/put)



 
   Berita Terkait > Hutan
 
  Uni Eropa Sahkan UU Anti-Deforestasi, Pemerintah Indonesia Mesti Berbenah
  Tak Hanya Identifikasi dan Pendataan, Ansy Lema Minta KLHK Tindak Tegas Pelaku Perusakan Hutan
  Cegah Kerusakan Hutan, Pengelolaan Hutan yang Lestari Harus Jadi Prioritas
  Perlu Penguatan Peran Negara dalam Perlindungan Kawasan Hutan
  Walhi: 427.952 Hektar Hutan Kalimantan Jadi Konsesi di Era Jokowi
 
ads1

  Berita Utama
Purbaya Curiga Ada Rp 285,6 T Uang Pemerintah Pusat di Simpanan Berjangka

Kontingen Atlet Senam Israel Tak Diizinkan Masuk ke Indonesia, Ini Penjelasan Menko Yusril

Aliansi Masyarakat Simalungun Tolak Soal Klaim Tanah Adat dan Mendesak Konsistensi Pemerintah

Prabowo di Sidang PBB: Indonesia Siap Kerahkan 20.000 Orang untuk Perdamaian Gaza

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ratusan Siswa di Yogakarta Keracunan MBG, Wali Kota Hasto Telepon Kepala BGN

Kepengurusan Partai Ummat Kubu Amien Rais 'Digugat' Para Kader Sendiri

Drama Hukum Tak Berujung, Putusan Final MA Ternyata Dapat Ditambah

KPK Sarankan Mahfud Buat Laporan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat

Purbaya Curiga Ada Rp 285,6 T Uang Pemerintah Pusat di Simpanan Berjangka

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2