Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
KKP
Menteri KKP: KKP Akan Lebih Membuka Industri ke Daerah-Daerah
Monday 05 Nov 2012 19:21:02
 

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sharif C. Sutarjo.(Foto: Ist)
 
GORONTALO, Berita HUKUM - Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki kekayaan laut sangat besar. Namun potensi ini harus dikelola secara maksimal agar mempercepat pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat khususnya para nelayan.

“Untuk itu kami Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga memiliki program industrialisasi nelayan yakni lebih membuka industri ke daerah-daerah,” ujar Menteri KKP, Sharif C. Sutarjo saat kunjungan kerja di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Senin (5/11).

Menurutnya, salah satu faktor yang yang dikeluhkan yaitu, masih minimnya akses pasar bagi nelayan saat akan memasarkan hasil lautnya. Disinilah pemerintah dalam hal ini KKP lewat program tersebut membuka peluang pasar bagi nelayan.

Dengan adanya industri-industri tersebut ungkapnya, maka sendirinya akan memacu meningkatnya produksi perikanan disatu daerah dan memiliki nilai tambah bagi nelayan itu sendiri.

“Terbukanya industri didaerah akan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, dan sejalan dengan tekad pemerintah pusat untuk memberantas kemiskinan, khususnya nelayan yang kehidupannya masih dibawah garis kemiskinan, serta akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional,” urai Sharif.(bhc/shs)



 
   Berita Terkait > KKP
 
  Jaga Kedaulatan Negara, Riezky Aprilia Tegaskan KKP untuk Serius Bahas RUU Landas Kontinen
  Tragedi Karamnya 14 Kapal Nelayan Kalbar Harus Jadi Pelajaran Penting KKP
  Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun Penjara
  Gubernur Bengkulu Dan Bupati Kaur Akan Diperiksa KPK Kasus Edhy Prabowo
  Resmi Jadi Tersangka, Edhy Prabowo Nyatakan Mundur dari Waketum Gerindra dan Menteri KKP
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2