JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta kembali menggelar razia kelengkapan identitas sopir angkutan umum di ibu kota. Sasarannya, untuk menjaring sopir tembak yang kerap beroperasi. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan angkutan kota yang aman dan nyaman bagi para penggunanya.

Sejak razia dilakukan pada 23 November lalu, hingga kini masih banyak sopir yang terjaring razia lantaran tidak dilengkapi kartu identitas seperti, Kartu Pengenal Pengemudi (KPP), Kartu Pengenal Anggota (KPA) maupun tidak mengenakan seragam.

Seperti dalam penertiban yang berlangsung di Terminal Rawamangun, Senin (5/12). Sebanyak 20 sopir angkutan kota (angkot) ditilang lantaran tidak memiliki KPP, KPA serta tidak mengenakan seragam.

Kasie Pengawasan dan Pengendalian Sudin Perhubungan Jakarta Timur, Budi Sugiantoro mengatakan, pihaknya sudah lama menggelar sosialisasi kebijakan ini. Terlebih, UU Nomor 22/2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan serta Kepmenhub Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum yang dijadikan dasar hukum penertiban telah dikeluarkan beberapa tahun lalu.

"Ya, faktanya pemilik maupun pengurus angkot itu seolah acuh dan tidak peduli. Karenanya, kami akan panggil kembali para pengurus dan pemilik angkot untuk mematuhi peraturan yang ada. Padahal, aturan itu sudah sejak lama diberlakukan," tegas dia.

Ia berjanji akan terus merazia dan menjaring seluruh awak angkutan umum dan angkutan kota yang tak mau mematuhi kebijakan pemerintah. Bahkan, mulai awal Januari mendatang, jika masih ditemukan pelanggaran yang sama, pihaknya akan memberikan sanksi yang lebih tegas.

“Sanksi tegas itu dengan mengandangkan atau menyetop izin operasi angkot tersebut maksimal selama 16 minggu. Jika masih membandel juga akan dikenakan sanksi pencabutan izin operasi. Kendaraan umum tak bisa lagi beroperasi untuk seterusnya,” jelas Budi.

Sementara Hendrik Siahaan (22), sopir Mikrolet M04 (Cililitan - Rawasari) yang terjaring razia mengaku, dirinya serta sopir lainnya telah meminta surat identitas maupun seragam kepada pemilik maupun pengurus angkot, tapi tak kunjung diberikan dan mereka pun mengklaim menjadi korban di lapangan.

Tak hanya itu, dirinya dibuatkan berita acara pemeriksaan dan diberikan surat tilang serta diperintahkan mengikuti sidang di pengadilan negeri setempat yang akan berlangsung 9 Desember mendatang. "Surat-surat lainnya sebetulnya lengkap. Hanya saja, KPP, KPA dan seragam tidak kunjung diberikan karena pemilik angkot lambat mengurusnya. Alhasil, saya yang menjadi korban di lapangan," ujar Hendrik.(bjc/irw)