JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Untuk masalah yang satu ini, seperti Ketua DPR Marzuki Alie sepakat dengan kritik keras yang dilontarkan Ketua KPK Busyro Muqoddas. Marzuki harus mengakui kebenaran sikap Busyro yang mengritik perilaku sejumlah anggota DPR hedonis dan suka pamer kekayaan.

Marzuki juga sepakat dengan pernyataan Busyro bahwa moralitas politikus dan elite bangsa yang buruk membuat masyarakat semakin miskin. Pasalnya, banyak pejabat publik seperti kepala daerah yang memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan pribadi.

"Saya sepakat (dengan Ketua KPK Busyro Muqoddas) memang rakyat miskin ini, karena ulah elite. Elite itu mulai dari kepala daerah kabupaten/kota dan propinsi termasuk elite yang mempunyai kewenangan dan memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan pribadi dan golongan," kata Marzuki kepada wartawan di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/11).

Namun, Marzuki menjelaskan tak semua anggota dewan hidup mewah. Tapi kehidupan mewah politisi Senayan itu, telah memberi efek buruk terhadap kemiskinan masyarakat. "DPR tidak usah dijelekkan, karena memang wajah DPR sudah jelek sendiri oleh perilaku oknum anggotanya," selorohnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Pramono Anung menjelaskan, tak semua anggota dewan memiliki kebiasaan hidup mewah, karena mereka banyak yang sudah kaya sebelum menjadi anggota dewan. Tapi tak semua anggota dewan memiliki harta berlimpah, karena ada yang meminta agar gaji mereka tidak dipotong untuk keperluan partainya.

Menurut dia, jumlah potongan gaji anggota DPR bervariasi. Tapi karena permintaan fraksi, pimpinan tak bisa memenuhi keinginan anggota dewan yang meminta gajinya tak dipotong untuk partai. "Kisarannya pemotongan 15-30 persen. Begitu gaji masuk, sudah terpotong karena itu permintaan fraksi,” imbuh dia.(mic/spr)