Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Komisi I DPR
Mahfudz Siddiq: Penyelesaian Masalah Papua dalam Tataran Kebijakan
Friday 24 May 2013 09:18:22
 

Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq.(Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam 2 tahun terakhir, Komisi I memberikan perhatian khusus pada dinamika persoalan Papua karena beberapa pertimbangan. Pertama kita inginkan Papua bagian dari NKRI yang secara politik stabil dan secara pembangunan signifikan sehingga akan mampu meningkatkan kualitas rakyat papua secara keseluruhan.

Dalam Raker Komisi I dengan Menteri Pertahanan Prunomo Yusgiantoro, Menteri Luar Negeri dan Kepala Badan Intelijen Negara, Kamis (23/5). Ketua Komisi I Mahfud Siddiq mengatakan Papua dan Papua Barat merupakan provinsi yang pembangunannya masih tertinggal. Selain itu persoalan papua juga menjadi konsern sejumlah pihak didunia internasional.

“Ada yang memasukkan agenda papua dalam forum multiateral atau regional. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah,” katanya.

Kemudian, di tengah upaya pemerintah melalui kemenlu untuk melakukan akselerasi kebijakan luar negeri, tentu saja kami(Komisi I) berpandangan Indonesia harus dalam posisi yang lapang, dalam konteks hubungan Internasional. “Kami tidak ingin kebijakan luar negeri menjadi terhalang oleh persoalan domestik yang belum selesai.” katanya.

Persoalan papua dalam konteks sejumlah kasus kekerasan bersenjata, seringkali digiring pada posisi hadap-hadapan elemen sipil dengan elemen bersenjata. Kita tidak ingin persoalan ini kemudian digunakan secara sistemik untuk melemahkan institusi institusi keamanan. Karena sekali ini meluas, maka akan menarik perhatian banyak pihak.

Ini yang menjadi pertimbangan mengapa dua tahun ini Komisi I konsern dengan persoalan ini. Komisi I sudah bertemu dengan stakeholder yang ada di Papua seperti pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan elemen-elemen di Papua. Inventarisasi masalah sudah lengkap, selain itu hasil-hasil kunjungan kami juga dibahas secara intens dengan sejumlah pihak seperti LIPI.

Ada harapan, bahwa sebeluym pemerintahan SBY berakhir, meletakkan pijakan yang kuat bagi penyelesaian masalah Papua. “Konstruksi policynya seperti apa dan bagaimana kita mendorong proses ini dari berbagai jalur. Output bisa menjadi bahan baku awal untuk kita konsolidasi konsep penyelesaian masalah Papua,” katanya.(dpr/bhc/rby)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku

MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres

IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

 

ads2

  Berita Terkini
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku

• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres

• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2