JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MMK) menyatakan mengabulkan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilaran Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PUU MD3) yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah.

“Amar putusan, menyatakan, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” ucap Ketua MK arief Hidayat membacakan putusan perkara 79/PUU-XII/2014, pada Selasa (22/9) lalu.

Mahkamah menilai, permohonan Pemohon dalam pengujian materiil terkait dengan Kewenangan DPD untuk mengajukan dan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah Beralasan menurut hukum, telah sesuai dengan putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012, pada 27 maret 2013 lalu.

Mahkamah menyatakan DPD dapat menyampaikan naskah akademik secara tertulis kepada pimpinan DPR dan Presiden. Sayangnya, pembentuk UU MD3 justru tidak memasukkan perintah Mahkamah tersebut sehingga ketentuan terkait keikutsertaan DPD dalam penyusunan rancangan undang-undang kembali digugat

Terkait putusan tersebut, Ketua MK Arief Hidayat dan hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memberikan pendapat berbeda yang di mana mereka menyatakan permohonan Pemohon seharusnya dikabulkan seluruhnya.(Panji Erawan/mk/bh/sya)