Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Ujian Nasional
M Nuh Hadiri Panggilan Komisi X DPR RI, Bahas Kacaunya UN
Friday 26 Apr 2013 15:30:58
 

Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan hadiri panggilan Komisi X DPR RI membahas kacaunya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2013.(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) akhirnya mendatangi undangan DPR RI, Jumat (26/4) untuk membahas permasalahan Ujian Nasional (UN) baik di SMA maupun SMP. Rapat yang dijadwalkan pukul 14:00 WIB sebelumnya di skrors, sebab M Nuh baru tiba sekitar pukul 14:30 WIB.

Begitu tiba di gedung DPR, M Nuh berjalan cepat menuju ruang rapat Komisi X. Begitu mantan Rektor Institut Teknik Surabaya (ITS) itu datang, rapat langsung dimulai lagi. “Dengan demikian, rapat kembali dibuka,” kata Ketua Komisi X, Agus Hermanto.

Rapat dengar pendapat antara Mendikbud dengan Komisi X ini untuk membahas karut-marutnya Ujian Nasional. Sebenarnya, Komisi X menjadwalkan mengundang M Nuh, Jumat (19/4) pekan lalu. Namun, kala itu M Nuh sedang berada di luar kota untuk mengurus UN. "Harusnya Jumat kemarin. Namun karena beliau masih di luar kota dan masih ada UN,” tambah Hermanto.

Hal utama yang akan dibahas dalam rapat ini adalah kekacauan percetakan soal UN untuk SMA. "Persoalan ini memang ada di PT Ghalia. Tapi, kami ingin melihat lebih jauh. Karena kan Kemendikbud melakukan audit ke percetakan tersebut. Apa hasilnya, kami ingin tahu," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, rapat dengar pendapat baru berlangsung. Seperti diketahui, UN kali ini memang bermasalah. Baik itu pendistribusian soal UN, maupun proses tendernya. PT Ghalia salah satu perusahaan yang menyebabkan 11 provinsi pelaksanaan UN SMA terlambat.(bhc/din)



 
   Berita Terkait > Ujian Nasional
 
  Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri 2019 Melalui LTMPT
  Pendaftaran SBMPTN Sampai Besok
  Seskab: Presiden Jokowi Putuskan Ujian Nasional Tetap Dijalankan
  Komisi X DPR Dukung Moratorium Ujian Nasional
  Wawali Gorontalo: Moratorium UNAS Keputusan Tepat
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?

Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja

Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal

Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat

Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2