JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Center Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi menjelaskan, dalam persoalan laporan keuangan pemerintahan yang ada di Jalur Pantura, Jawa. Kabupaten Lamongan menepati raking pertama yang banyak bermasalah.

Hal itu terungkap dalam laporan audit BPK. "Pertama, kabupaten Lamongan ditemukan kerugian negara sebesar Rp.20.5 milyar dengan 208 kasus," ujarnya, seperti dikutip dari rilis yang diterima redaksi, Jakarta, Sabtu (18/4).

Kemudian, diurutan kedua terdapat Kota Surabaya. Dengan ditemukan kerugian negara sebesar Rp18.5 milyar dengan 406 kasus.

"Ketiga, Kabupaten Tuban ditemukan kerugian negara sebesar Rp.9.2 milyar dengan 252 kasus," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Clean Goverment Irul menyebutkan, sebaiknya kepemimpinan Lamongan yang saat ini dipimpin Fadeli untuk diganti.

"Secara keseluruhan saya menilai selama kepemimpinan fadeli sebagai Bupati Lamongan, masih jauh dari harapan masyarakat," tuturnya.

Seperti dalam persoalan korupsi terdapat kasus dugaan korupsi yang belum selesai sampai sekarang.

"Sebut saja, pembangunan Plaza Lamongan, RSUD Ngimbang, dan kasus BPBD yang melibatkan 8 SKPD," jelasnya.(bh/br)