ACEH, Berita HUKUM - Abdul Aziz dan Taufik SH dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak Bangsa Aceh Utara diduga menipu kliennya hingga ratusan juta untuk menangani perkara tindak pidana kasus narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Lhoksukon.

Taufik dan Abdul Aziz mengambil uang sebesar 150 juta rupiah dari kliennya dengan menjanjikan hukuman yang ringan terhadap terdakwa Tajul Maulana yang terjerat kasus narkoba jenis sabu-sabu seberat 40 kilogram.

Bibi Tajul Maulana, Nilawati kepada BeritaHUKUM.com menceritakan, sebelumnya ia tak merasa curiga kalau dirinya akan dijadikan sebagai korban penipuan yang dilakukan Abdul Aziz dan Taufik SH.

Atas dasar itu, ia mau menyerahkan uang sebesar 150 juta rupiah kepada Penasehat Hukum (PH) yang ditunjuk majelis hakim dengan cara dicicil dua kali. Pertama ia serahkan di kawasan Lhokseumawe, dan sisanya dibayarkan di sebuah restoran cepat saji di kawasan Lhoksukon. Uang 100 juta rupiah tersebut diberikan dengan dibuktikan pada dua lembar kwitansi bermaterai enam ribu. Sementara yang 50 juta rupiah diberikan tanpa bukti materai.

Awalnya, Nilawati sebenarnya pasrah terhadap berapapun putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada keponakannya. Namun karena bujukan pelaku, ia pun berusaha mencari pinjaman uang dengan harapan besar keponakannya bisa mendapat hukuman yang ringan.

Bak disambar petir di siang bolong mendengar amar putusan majelis hakim. Janji yang dijanjikan oleh pelaku untuk meringankan hukuman terhadap keponakan yang sangat disayanginya ternyata kandas.

PN Lhoksukon menjatuhkan vonis seumur hidup terhadap Tajul Maulana. Vonis tersebut dijatuhkan karena mereka terbukti melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Taufik SH yang dikonfirmasi membenarkan bahwa dirinya yang menangani kasus Tajul Maulana. Tapi untuk lebih jelasnya, Ia meminta wartawan untuk menanyakannya ke Abdul Aziz.

Sementara itu, Abdul Aziz, yang dikonfirmasi pewarta BeritaHUKUM.com membantah bahwa dirinya telah memeras kliennya. Kata dia, kasus Tajul Maulana awalnya ditangani oleh PH yang ditunjuk majelis hakim PN Lhoksukon yaitu Anwar. Namun ia tidak menyanggupinya. Lalu, kasus tersebut ia tangani menggunakan surat kuasa khusus.

"Itu fitnah. Ini pakai kuasa khusus. Karena PH menolak, lalu dikuasakan kepada kami," ucap Aziz, pada Jum'at (13/4).

Dalam hal ini, pihaknya merasa telah dirugikan dan difitnah nama baiknya oleh Basri dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (Yara). Atas fitnah itu, pihaknya akan melaporkan kasus pencemaran nama baiknya ke Polres Aceh Utara.

"Kami telah difitnah. Hari ini juga kami akan melaporkan kasus ini polisi," kata Aziz.(bh/sul)