Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pangan
Komisi IV Minta Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Pangan
2017-06-02 08:27:10
 

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo didampingi anggota Komisi IV lainnya saat meninjau ladang bawang di Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.(Foto: anne/hr)
 
BANDUNG, Berita HUKUM - Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo meminta pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pangan. Mengingat, fenomena harga komoditas bahan pokok yang cenderung tinggi setiap menjelang bulan Ramadan, Idul Fitri dan hari-hari besar keagamaan lainnya. Namun dilain sisi, lonjakan harga kebutuhan bahan pokok justru tidak membawa keuntungan bagi para petani.

"Dari pantauan kami harga di pasar sudah meningkat seperti bawang merah dan cabe naiknya lumayan, yang ekstrem sekarang bawang putih. Nah, kami ingin melihat benar peningkatan yang luar biasa ini dinikmati oleh petani. Ternyata tidak, harga di petani begitu-begitu saja bahkan ada yang dibawah HPP, ini kan lucu," ujar Edhy didampingi anggota Komisi IV lainnya saat meninjau ladang bawang di Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (30/5).

Menurut Edhy, lebarnya disparitas harga pada level petani dan konsumen disebabkan tata kelola pangan yang masih buruk. Ia mengatakan, pemerintah masih menyuplai kebutuhan bawang putih dengan impor hingga 95 persen.Padahal letak geografis Desa Alam Endah merupakan tempat terbaik untuk budidaya bawang putih. "Ini bukti bahwa kita mampu melakukan produksi khususnya di sektor pertanian," sambung politisi dari F-Gerindra ini.

Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola distribusi pangan sehingga harga di pasar tetap stabil. Menurutnya, pemerintah tidak boleh kalah dengan siasat kelompok tertentu yang dengan sengaja mengambil keuntungan sepihak dari keadaan ini. "Negara sudah memberikan ijin impor Rp 500 ribu ton, tapi kok harga bawang putih tidak mampu kita atur, " kritisinya.

Untuk mengatasi fenomena lonjaknya harga bawang ini, Ia meminta kepada seluruh kementerian terkait untuk saling berkordinasi dalam melakukan pengawasan, jika perlu melakukan penindakan hukum terhadap pelaku pasar yang terindikasi melakukan pembatasan pasokan ke pasar.

"Sekarang ini ekonomi kartel sehingga hanya pihak tertentu yang menikmati dan ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Pemerintah harus berani bertindak karena keterbatasan kami banyak. DPR hanya bisa melakukan pengawasan tidak mengeksekusi," sambung politisi dari dapil Sumsel ini.

Di sela-sela peninjauannya, Edhy juga komitmen akan mendorong alokasi anggaran ke sektor pertanian, salah satunya Kabupaten Bandung ini sehingga bisa kembali bangkit menjadi sentra produksi bawang putih dengan luas areal tanaman mencapai 1.000 hektar.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 1980-an Kabupaten Bandung dikenal sebagai sentra penghasil bawang putih yang bisa menghasilkan 30 ton bawang putih dalam sehari. Oleh karena itu, pemerintah dan petani setempat menyambut baik gagasan ini. Hanya saja, mereka meminta kejelasan Harga Pokok Pangan (HPP) harus segera dibuat agar petani antusias dalam membudiyakan bawang putih.(ann/sc/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pangan
 
  Aparat Penegak Hukum Didesak Turun Tangan Investigasi Kasus Mafia Pangan
  Ansy Lema: Bapanas Harus Bereskan Carut-Marut Pangan Nasional
  Hadapi Ancaman Krisis Pangan, Pemerintah Diminta Lebih Waspada
  Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Krisis Pangan
  Harga Pangan Belum Stabil, Andi Akmal Pasluddin Tegaskan Pemerintah Segera Kerja Optimal
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja

Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal

Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat

Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?

Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2