JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Koalisi Advokasi UU Intelijen Negara yang merupakan gabungan dari LSM, seperti AJI, Imparsial, Elsam, YLBHI, Setara Institut dan 13 warga negara Indonesia mengajukan uji material (judicial review) terhadap UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

UU yang disahkan DPR pada Oktober 2011 lalu,dianggap telah menyisakan banyak permasalahan substansial. Alasannya, beberapa materi dalam UU ini tidak sejalan dengan hak asasi manusia (HAM) dan semangat mereformasi intelijen.

"Sedikitnya ada 16 ketentuan yang kami anggap bermasalah. Ada sejumlah definisi yang kami anggap multitafsir,” kata peneliti hukum Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar kepada wartawan, usai mendaftarkan permohonan uji material di gedung MK, Jakarta, Kamis (5/1).

Menurut dia, ada 16 pasal yang dinilai bermasalah. Pasal tersebut antara lain Pasal 1 ayat (4), ayat (6), ayat (8), Pasal 4, Pasal 6 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 25 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 26 jo. Pasal 44 dan Pasal 45, Pasal 29 huruf d jo., Pasal 31 jo. Pasal 34 jo., Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 36.

Tapi dari 16 pasal itu, lanjut Wahyudi, yang diminta untuk dibatalkan MK adalah Pasal 1 ayat (8), Pasal 26 jo. Pasal 44 dan Pasal 45, Pasal 29 huruf d, dan Pasal 34. Sedangkan Pasal 32, Koalisi Advokasi UU Intelijen Negara meminta inkonstitusional bersyarat. Pasal-pasal tersebut dinilai bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan-ketentuan tersebut, ungkapnya, memberikan ancaman serius terhadap warga negara. Alasannya, setiap orang yang dianggap melakukan pembocoran rahasia intelijen, baik sengaja maupun tidak diancam dengan hukuman pidana yang berat. Begitu pula dengan pengistilahan penggalian informasi. “Itu sebagian dari pasal krusial yang harus dibatalkan,” jelas Wahyudi.

Para penggugat juga menilai, beberapa pasal dalam UU Intelijen Negara ini telah melahirkan sejumlah ancaman bagi jaminan kebebasan sipil, perlindungan hak asasi manusia, dan kebebasan pers. UU yang seharusnya menjaga tegaknya akuntabilitas intelijen, tapi beberapa bagiannya malah membuka ruang penyelahgunaan kewenangan oleh lembaga intelijen.

"Ini kan tidak sejalan dengan arah reformasi negara, masih mencampurkan intelijen sipil dan militer. Personel militer yang masuk ke intelijen negara, seharusnya melepaskan jabatannya. Jika ada pelanggaran hukum, pertanggungjawabannya jadi jelas. Apakah sipil atau militer? Ketentuan ini juga potensial mengacaukan sistem peradilan pidana yang sudah diatur sedemikian rupa dalam KUHAP,” jelas Wahyudi.(dbs/wmr)