JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta kepada pemerintah agar jangan ada lagi sandiwara data dan kebijakan sunyi yang merugikan rakyat banyak. Akmal memaparkan, pada kutipan data pengadaan luar negeri Perum Bulog, jumlah beras impor yang masuk mencapai 532.526 ton per 23 Mei 2018. Kemudian pemerintah kembali menerbitkan izin impor beras. Tak ubahnya jilid pertama, kuota impor beras yang diberikan untuk jilid kedua ini juga sebanyak 500 ribu ton.

"Banyak masyarakat tidak waspada pada kebijakan impor beras ini kecuali para petani. Hiruk pikuk memanasnya suasana demokrasi pergantian pemimpin daerah secara serentak, kemudian kejadian aksi teror kepada masyarakat di beberapa wilayah, hingga suasana puasa dimana masyarakat fokus beribadah, membuat adanya impor beras ini menjadi sunyi," ucap Akmal dalam berita rilisnya kepada Parlementaria, Selasa (5/6).

Politisi PKS itu menyampaikan, masih bagus ada beberapa media dengan beberapa narasumber tetap memberikan informasi terkait kebijakan pemerintah akan impor beras tersebut, sehingga sekaligus menjadi kontrol pemerintah dalam bertindak.

"Persoalan data yang membuat keputusan impor beras sebagai permasalahan yang tidak ada ujungnya. Berpuluh tahun, silih berganti pemimpin mulai dari Presiden, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, hingga BPS tidak memberikan arah perbaikan bangsa ini menjadi lebih baik akan tata kelola data pangan sampai pada implementasi tata niaganya," ujarnya.

Menurutnya, banyak sekali anomali kebijakan pangan Indonesia. Tindakan pemerintah yang berupa kebijakan pangan hingga aplikasi lapangan seperti tidak memberi dampak berarti. Sebagai contoh, lanjutnya, kebijakan impor beras tapi tidak berdampak pada penurunan harga beras di pasaran. "Contoh lain, data menunjukkan stok pangan cukup, tapi kebijakan impor diam-diam dilakukan. Ini sungguh aneh dan tidak masuk akal," tandasnya.

Akmal berharap, pemerintah terbuka terhadap situasi mengapa impor beras dilakukan dengan tidak adanya dampak penurunan harga. "Tapi yang lebih penting adalah, pemerintah perlu berkomitmen agar memperbaiki kebijakan impor ini agar tidak menyakiti petani khususnya, dan menyakiti rakyat Indonesia pada umumnya," tutup politisi dapil Sulsel ini.(dep/sf/DPR/bh/sya)