Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
TPPU
Kasus TPPU AF, Walikota Makassar Mengaku Hanya Klarifikasi
Saturday 11 May 2013 22:10:03
 

Gedung KPK.(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Badai kasus yang tengah menerpa ditubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memposisikan diri sebagai partai dakwah ini, ternyata belum usai. Selain terkait kepemilikan mobil-mobil mewah, persoalan wanita dan sapi, permasalahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) termasuk yang tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Walikota Makassar Ilham Arif Sirajuddin yang pekan lalu dipanggil KPK telah mengaku baru mengetahui aliran dana untuk pemenangannya pada Pilgub Sulsel 2012 lalu ternyata berasal dari pencucian uang. Uang itu digelontorkan oleh Ahmad Fathanah (AF), tersangka kasus impor daging di Kementerian Pertanian.

Menurut Ilham, dana pemenangan waktu Pilgub lalu itu tidak masuk ke rekening Fathanah, tapi dana yang ditransfer ke DPW (PKS) itu dari pencucian uang AF, dan dirinya mengaku kaget dengan hal tersebut.

Namun Ilham hanya diminta klarifikasi oleh KPK dan mengatakan tidak ada pemeriksaan yang serius, terkait panggilan itu. Hingga saat ini tak ada lagi panggilan berikutnya.

"Saya sudah di Makassar, tidak ada (panggilan KPK lagi), saya cuma klarifikasi saja," kata Ilham saat dihubungi BeritaHUKUM.com, Sabtu (11/5).

Perlu diketahui bahwa Ahmad Fathanah adalah tokoh yang cukup dikenal masyarakat di Makassar, dan terkait aliran dana itu, Ilham membantah jika ada uang yang masuk ke rekeningnya dari Fathanah.

Sebagai Politisi dari partai Demokrat, dirinya memang diusung PKS, kendati demikian Ilham menjelaskan bahwa pihaknya memberi biaya pemenangan, dan dirinya tidak menerima uang dari PKS.(bhc/mdb)



 
   Berita Terkait > TPPU
 
  Jangan Sampai Dugaan TPPU Rp349 triliun di Kemenkeu Menguap Tanpa Tindak Lanjut
  Willy Aditya: Satgas TPPU Rp349 Triliun Harus Independen
  Benny K. Harman Dukung Mahfud Bongkar Tuntas Dana Gelap Rp349 Triliun di Kemenkeu
  Menkeu dan Menkopolhukam Terkonfirmasi Hadir, Komisi III Kembali Akan Gelar RDP Bahas Dugaan TPPU Sore Ini
  Penyidikan BTS BAKTI Kejagung Telusuri TPPU dan Bos PT ZTE Indonesia Dicekal
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2