JAKARTA, Berita HUKUM - Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membebaskan tersangka korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Sudjiono Timan yang juga mantan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) terdakwa kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2,1 triliun, masih terus diusut Komisi Yudisial.
Adapun perihal Nomor Perkara: 97 PK/Pid.Sus/2012 ini diadili oleh ketua Majelis Hakim Suhadi didampingi Andi Samsan Nganro, Sophian Marthabaya, dan 2 Hakim ad hoc sebagai anggota. Putusan itu membatalkan putusan kasasi yang menjatuhkan vonis kepada Sudjiono 15 tahun penjara dan denda Rp 50 juta, serta membayar uang pengganti Rp 369 miliar.
Disela-sela kesibukan rapat, Komisioner Komisi Yudisial Taufiqurrahman Syahuri mengatakan, pihaknya masih memproses kasus ini dengan akan mengundang Majelis Hakim terkait.
"Kita akan mengundang atau memeriksa majelis hakimnya," kata Taufiqurrahman kepada BeritaHUKUM.com, Selasa (22/10) di Jakarta.
Namun menurut Taufiqurrahman Syahuri, untuk pemanggilan istri Sudjiono Timan yaitu Fanni Barki sudah tidak diperlukan lagi karena Jaksanya sudah hadir, "Kalau untuk pemeriksaan saksi (Fanni Barki) sudah selesai, kemarin Jaksanya sudah hadir," ujar Taufiqurrahman.
Mengenai kasus ini, oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan (KPP), jauh-jauh hari telah melaporkan Majelis Hakim yang menangani perkara (PK) buron terpidana korupsi Sudjiono Timan ke Komisi Yudisial (KY).
KPP menilai putusan MA yang mengabulkan PK perkara terpidana kasus korupsi, Sudjiono Timan, cacat hukum karena diajukan tidak sesuai prosedur dan cacat hukum.
Putusan MA itu membatalkan hukuman 15 tahun penjara untuk mantan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Sudjiono Timan yang semula dinyatakan terbukti melakukan korupsi sehingga merugikan keuangan negara lebih dari Rp 2 triliun lebih.
Perlu dikatahui bahwa, Majelis Kasasi Mahkamah Agung (MA) semasa dipimpin oleh Ketua MA Bagir Manan, telah menjatuhkan vonis Sudjiono Timan hukuman 15 tahun penjara, denda Rp 50 juta, dan membayar uang pengganti sebesar Rp 369 miliar pada 3 Desember 2004. Namun saat hendak dieksekusi, Sudjiono Timan telah mengambil langkah seribu pada 7 Desember 2004.(bhc/mdb) |