JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, M Syaiful Jihad mengharapkan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) berlangsung aman dan lancar. Semua pihak yang terlibat dalam pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI bertindak Independen, Transparan dan Profesional.

“Kami harap Pilgub berlangsung demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPUD dan Panwaslu DKI sebagai penyelenggara Pemilukada, juga harus bertindak independen, transparan, dan profesional,” kata Syaiful Jihad kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/1).

Selain itu, lanjut dia, birokrasi PNS, Polri, dan TNI juga harus netral. Masyarakat pun diiharapkan ikut memantau dan mengawasi netralitas ketiga unsur itu. Jika ketiga unsur tersebut bersikap semestinya, masyarakat dipastikan tergerak hatinya untuk ikut serta menyukseskan Pemilukada. Dengan demilikian, jumlah Golput juga akan berkurang.

Menurut dia, mundurnya Prijanto sebagai Wakil Gubernur DKI merupakan dinamika politik dan pembelajaran demokrasi yang harus dihargai. Namun, yang terpenting pelayanan publik tidak boleh diabaikan. "Jangan gara-gara ada Wagub Prijanto mengundurukan diri dan ada Pemilukada 2012, pelayanan publik menjadi terbengkalai. Hal ini tidak boleh sampai terjadi,” tegas Syaiful.

Humanika Jakarta juga telah membahas berbagai problem ibu kota, seperti masalah anggaran pendidikan, kesehatan, penanganan aset daerah, penanganan sampah, soal banjir, kemacetan, dan lain sebagainya. Dari pembahasan itu, Humanika menyampaikan sejumlah pekomendasi demi perbaikan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indoensia.

Rekomendasi yangg dihasilkan tersebut, antara lain perlunya akselerasi (percepatan) implementasi pelaksanaan UU Nomor 29/2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota NKRI. UU ini menegaskan, Jakarta memiliki dua fungsi yakni daerah otonom dan daerah khusus dengan melibatkan Pemerintah Pusat dalam mempercepat penanganan problem ibu kota.

Selanjutnya, mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang tiap tahun terus bertambah itu, direkomendasikan untuk ditingkatkan transparansi dan akuntabilitasnya sehingga apa yang telah dikerjakan Pemprov DKI Jakarta tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta. “Rekomendasi itu telah kami sampaikan kepada pihak terkait,” tandasnya.

Sementara itu, pengamat politik Arbi Sanit mengatakan, Pemilukada dapat dikatakan sukses bukan hanya sekadar berjalan aman dan lancar. Sebab, demokrasi yang baik, adalah demokrasi yang menghasilkan Pemimpin yang diterima masyarakat dan mampu menyelesaikan masalah. Untuk menjadi Pemimpin, Cagub tidak boleh hanya mengandalkan uang dan pencitraan.

"Cagub juga harus memiliki pengalaman, tidak hanya di bidang birokrasi saja tapi di semua bidang. Yang perlu diperhatikan adalah, akan jadi apa Jakarta nantinya ditangan Pemimpin yang memenangi Pemilukada. Pemimpin terpilih harus mampu bekerja untuk menangani masalah yang ada," katanya,” jelas dia.(bjc/irw)