Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Transportasi
JPS: Masyarakat Kabupaten Karo Butuh Jalan Tol, Jangan Anak Tirikan Kami di Sumut
2019-08-14 18:51:21
 

Tampak saat massa dari Jambur Pergerakan Sinterem (JPS) berunjuk rasa didepan Istana Negara di Jakarta pada, Rabu (14/8).(Foto: BH /mnd)
 

JAKARTA, Berita HUKUM - Perwakilan massa dari Jambur Pergerakan Sinterem (JPS) perwakilan masyarakat Karo; sedari kabupaten Karo dan masyarakat suku Karo yang ada di Jakarta menyambangi Istana Negara di Jakarta pada, Rabu (14/8) untuk berunjukrasa damai, menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Karo yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, untuk menuntut dibangun akses jalan Toll, dan Flyover jalan di Kabupaten Karo.

Karena, mereka menyayangkan akses menuju kabupaten Karo dari ibukota Sumatera Utara yaitu Medan sangat susah ditempuh, dikarenakan infrastruktur jalanan yang sangat sempit, menanjak serta berliku liku. Hampir setiap hari akses menuju kabupaten Karo tidak dapat dilalui berhubung kondisi jalan seperti itu dan volume kendaraan yang over load, sehingga hampir setiap hari menimbulkan kemacetan di tengah jalan.

Kabupaten Karo adalah salah satu penghasil pertanian yang terletak di Provinsi Sumatera Utara dan terletak di dataran tinggi di lereng Gunung Sinabung. Bahwa lebih dari 70% masyarakat bergantung pada hasil pertanian di wilayah tersebut, kemudian sebagian besar hasil pertanian seperti sayur mayur dan buah buahan di pasarkan di luar kabupaten Karo.

Selain hasil pertanian, kabupaten Karo juga merupakan daerah pariwisata yang banyak di kunjungi wisatawan dan merupakan kabupaten penghubung antara beberapa.kabupaten lainnya dengan kota madya Medan sebagai kota administrasi sumatera Utara.

Dengan jarak tempuh yang hanya kurang lebih 70 km secara normalnya hanya memakan waktu 2 jam apabila menuju kabupaten Karo dari kota Medan, tapi 10 tahun belakangan tidak dapat menempuh dengan hanya 2 jam apabila kondisi jalan macet diakibatkan mobil rusak di tengah jalan, padahal lalulintas, kecelakaan, maka jarak tempuh Medan Kabanjahe minimal dilalui memakan kisaran 8 jam.

Melihat hal tersebut sering terjadi, banyak masyarakat petani dan masyarakat yang berkegiatan ekonomi lainnya di kabupaten Karo serta masyarakat kabupaten lainnya seperti kabupaten Dairi, kabupaten Pakpak Barat, kabupaten Simalungun, kabupaten Humbang Hansudutan, kabupaten Samosir, kabupaten Aceh tenggara, kabupaten Aceh Tengah, dan kabupaten Selatan tidak dapat lagi beraktifitas, karena kemacetan di tengah jalan yang sering menimbulkan kerugian puluhan miliyar hampir setiap hari apabila terjadi kemacetan.

"Usulan pembangunan jalan tol dan atau jalan layang (Fly Over) sudah lama di usulkan oleh pemerintah kabupaten Karo dan beberapa tokoh masyarakat kabupaten Karo kepada pemerintah pusat, tetapi fakta diterima sampai sekarang hal tersebut belum direalisasikan Pemerintah Pusat," ujar Edysa Girsang saat menyampaikan orasinya.

Terkai fakta fakta tersebut diatas,

Para pengunjukrasa saat di lokasi menyampaikan agar segera realisasikan pembangunan jalan tol Medan kabupaten Karo. Soalnya, dengan tidak membangun jalan tol dan atau jalan layang, sama halnya membunuh perekonomian masyarakat kabupaten Karo.

"Bahwa masyarakat kabupaten Karo memenangkan 92% Joko Widodo dan K.H. Ma'aruf Amin pada pemilu yang lalu, jangan kami di anak tirikan dengan kabupaten lain," ungkap Edysa Girsang, salah seorang aktivis Pergerakan di Jakarta.

Adapun, aksi yang diisi dengan orasi para tokoh tokoh Karo seraya diiringi gendang lima sada dalaman di depan Istana negara digelar dimulai dari jam 10.00 sampai dengan jam 13.15 WIB itu nampak dihadiri oleh Sudarto Sitepu (seniman dan mantan anggota DPRD Karo), Minola sebayang (Pengacara), Mardi sembiring (Seniman Karo), Junianto sembiring (Seniman Karo), Javendra (Seniman Karo), Bayang Tobat (Seniman Karo), Julianus Sembiring (Aktivis Pergerakan Tanah Karo), Yoki Linga ( Aktivis Pergerakan Mahasiswa Medan), Yakub Sitepu (Aktifis Pergerakan Medan) serta Edysa Girsang ( Aktivis Pergerakan, Jakarta).(bh/mnd)



 
   Berita Terkait > Transportasi
 
  Bayar Tiket Parkir Bukan Berarti Kendaraanmu Aman
  Kemenhub Harus Kaji Kembali Pembatasan Penjualan Tiket di Pelabuhan Bakauheni
  Kemenhub Didesak Atasi Mahalnya Harga Tiket Moda Transportasi Darat, Laut, dan Udara
  Pemerintah Diingatkan Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab Terkait Impor KRL
  Kaji Ulang Wacana Jalan Berbayar di DKI Jakarta
 
ads1

  Berita Utama
Purbaya Curiga Ada Rp 285,6 T Uang Pemerintah Pusat di Simpanan Berjangka

Kontingen Atlet Senam Israel Tak Diizinkan Masuk ke Indonesia, Ini Penjelasan Menko Yusril

Aliansi Masyarakat Simalungun Tolak Soal Klaim Tanah Adat dan Mendesak Konsistensi Pemerintah

Prabowo di Sidang PBB: Indonesia Siap Kerahkan 20.000 Orang untuk Perdamaian Gaza

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ratusan Siswa di Yogakarta Keracunan MBG, Wali Kota Hasto Telepon Kepala BGN

Kepengurusan Partai Ummat Kubu Amien Rais 'Digugat' Para Kader Sendiri

Drama Hukum Tak Berujung, Putusan Final MA Ternyata Dapat Ditambah

KPK Sarankan Mahfud Buat Laporan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat

Purbaya Curiga Ada Rp 285,6 T Uang Pemerintah Pusat di Simpanan Berjangka

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2