JAKARTA, Berita Hukum - Pada Maret 2012 lalu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyusun buku panduan tentang penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan. Buku berjudul Penerapan UU Tindak Pidana Korupsi dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kehutanan ini disusun oleh Febri Diansyah dan Illian Deta Arta Sari.

Salah satu peneliti ICW, Emerson Juntho menyebutkan ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam panduan ini, yaitu pertama memberikan panduan praktis monitoring dan pemantauan kasus kehutanan dengan menggunakan standarisasi, alat bukti dan analisis berdasarkan UU Tipikor. Kedua, meningkatkan efektivitas pelaporan kasus kejahatan di sektor kehutanan dengan menggunakan UU Tipikor.

"Penerapan kebijakan antikorupsi dalam kasus kejahatan di sektor kehutanan sejauh ini terbukti efektif menjerat aktor-aktor mafia kehutanan" tambah Emerson. Dalam catatan ICW, Pemerintah sudah melakukan sejumlah kebijakan operasi pemberantasan illegal logging yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia seperti Wana Jaya, Wana Laga, Wana Bahari, Operasi Hutan Lestari I, II dan III.

Namun ICW menengarai proses penegakan hukum oleh Pemerintah sejauh ini hanya berhasil menjerat pelaku di tingkat lapangan. Beberapa kasus yang melibatkan aktor utama seringkali dihentikan penyidikannya dan sedikit yang berhasil dilimpahkan ke pengadilan.

Secara umum aktor utama illegal logging atau mafia kehutanan yang terlibat terdiri dari pejabat di sejumlah pihak. Mereka beroperasi dengan modus yang pula beragam, mulai dari jual beli izin, pungutan liar, surat administrasi kayu palsu, baik dalam pengangkutan kayu illegal baik di darat maupun laut/sungai serta penggunakan jasa keamanan dan transportasi.(hnl/mks/icw/bhc/sya)