JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan Lembaga Negara sepakat melakukan konsolidasi agar kebijakan, sistem ketatanegaran baik di bidang hukum, politik, sosial, dan ekonomi menjadi terintegrasi.

“Semuanya memiliki paham yang sama, kepahaman yang sama, memiliki pemikiran yang sama bahwa agar negara kita ini lebih baik (konsolidasi) ini yang harus dijalankan,” ungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai melakukan pertemuan dengan pimpinan lembaga negara yang dilakukan di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (5/8) kemarin.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa pimpinan lembaga negara juga bersepakat untuk menghindari terjadinya gesekan dan benturan antar lembaga negara.

“Kita ingin saling menjaga antar lembaga negara, antar institusi negara. Karena apapun, yang namanya tata krama, etika dalam ketatanegaraan itu ada,” papar Jokowi.

Secara terpisah, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan bahwa lembaga negara harus menyamakan persepsi dan visi mengenai Indonesia yang berkemajuan serta menghindari politik gaduh.

“Kalau ada perbedaan apapun antar lembaga negara atau kementerian maka forumnya adalah rapat konsultasi, bisa 2 bulanan, bisa 3 bulanan. Kalau ada hal yang mendesak bisa saja disegerakan,” ungkap Zulkifli.

Senada dengan Zulkifli, Ketua DPR Setya Novanto mengungkapkan pertemuan konsultasi akan rutin dilakukan untuk meningkatkan saling kepercayaan antar lembaga negara.

“Pertemuan antar pimpinan lembaga negara dan diperluas dengan para menteri-menteri ini bisa memberikan (penyelesaian) suatu masalah-masalah yang besar untuk kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan rakyat Indonesia,” kata Setya.

Pertemuan Presiden Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan pimpinan lembaga negara di Istana Bogor, Rabu (5/8), dihadiri oleh Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan didamping Wakilnya Hidayat Nurwahid dan Oesman Sapta; Ketua DPR-RI Setya Novanto didampingi wakil ketuanya Fadli Zon, Tjatur Kurniawan, dan Fahri Hamzah; Ketua DPD-RI Irman Gusman; Ketua Bepeka Harry Azhar; Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat; dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman.(UN/LIN/GUN/ES/setkab/bh/sya)