BALI, Berita HUKUM - Kanibalisme dalam pemilu legislatif 2014 menjadi ancaman di internal partai politik peserta pemilu. Partai Golkar mulai menekankan seluruh bakal calegnya, khususnya yang maju sebagai calon anggota DPR, agar solid. Mereka, lanjut Idrus, harus berpikir memenangkan partai, bukan diri sendiri.

Pasalnya, menurut Idrus, dengan sistem pemilu proporsional terbuka, para caleg satu parpol di daerah pemilihan yang sama dapat saling menjatuhkan agar bisa lolos ke parlemen. Akhirnya, internal partai akan pecah.

"Kalau kita berpikir menang diri sendiri, implikasinya terjadi gesekan, bahkan terjadi konflik internal para caleg. Belum tentu kita menang pileg," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham saat pembekalan caleg dan pengukuhan Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu (BKPP) di Bali, Sabtu (22/6).

Dalam rapat yang dihadiri Ical, para pengurus BKPP, DPP, DPD, kepala daerah asal Golkar, ormas sayap, serta ratusan bakal caleg Golkar itu, Idrus mengatakan, potensi konflik antarcaleg akan menjadi perhatian khusus BKPP yang akan memiliki posko hingga tingkat kecamatan. Seluruh caleg akan ditekankan untuk berpikir memenangkan Golkar dalam pileg. Semakin banyak suara di pileg, akan semakin banyak caleg yang lolos ke DPR.

Idrus menyoroti para kader yang pindah parpol setelah gagal ketika maju di pilkada atau tidak masuk dalam daftar caleg. Seharusnya, lanjut Idrus, kader tahan banting memperjuangkan idelogi partai.

Selain untuk internal, Idrus juga mengingatkan persaingan dengan parpol lain menjelang pileg.

"Persaingan politik semakin dinamis. Semua parpol bertekad menang hingga akhirnya mengarah ke radikal. Kita perlu antisipasi radikalisme pemilu ini," pungkas Idrus.

Sementara itu, seperti dikutip kompas.com, Partai Golkar juga tidak akan mengambil kursi menteri yang kini diduduki menteri asal Partai Keadilan Sejahtera jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata melakukan perombakan kabinet. Jika tiga menteri asal PKS dicopot, Golkar mengikhlaskan kursi tersebut pada parpol lainnya di koalisi.

"Kami sudah bicara di internal, Golkar tidak akan mau ambil posisi di Kementerian itu (yang ditinggal PKS)," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Fadel Muhammad di sela-sela acara Pembekalan Caleg dan Pengukuhan Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu (BKPP) di Bali, Sabtu (22/6).

Fadel mengatakan, pihaknya menganggap waktunya terlalu singkat jika menerima kursi menteri. Fadel mengaku baru-baru ini sempat ditanya di internal Golkar apakah mau menempati kursi Menteri Pertanian. Meski merasa memiliki kemampuan dalam bidang pertanian, Fadel mengaku tidak tertarik lantaran waktu yang terlalu singkat.

"Saya enggak berminat lagi. Saya pikir Golkar lebih baik tidak ambil posisi itu. Lebih baik diserahkan ke profesional. Sudah enggak bisa berbuat banyak (kalau diterima). Kita sudah sibuk mengurus partai," kata mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu.

Meski demikian, tambah Fadel, pihaknya menyerahkan sepenuhnya terkait reshuffel kepada Presiden. Pasalnya, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

Seperti diberitakan, wacana reshuffel kembali muncul setelah PKS kembali tidak mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. PKS menolak harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter.

Penolakan itu dianggap melanggar code of conduct koalisi. Akibatnya, PKS seharusnya mengundurkan diri dari koalisi. Selanjutnya, Presiden akan bersikap mengenai tiga menteri asal PKS. Adapun PKS menyerahkan sepenuhnya posisi koalisi maupun menteri kepada Presiden.(dbs/kmp/bhc/opn)